Rekomendasi Komnas HAM ke Jokowi: Pulihkan Status Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Bagaimana Nasib Firli Bahuri Cs?

335
Firli Bahuri 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memeberikan sejumlah rekomendasi terkait tes wawasan kebangsaan (TWKKPK.

Salah satu poinnya menyatakan bahwa memulihkan pegawai KPK yng dinyatakan tak memenuhi syarat (TMS) agar diangkat menjadi ASN.

“Memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk dapat diangkat menjadi ASN KPK yang dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam keterangan tertulisnya, Senin 16 Agustus 2021.

Menurutnya hal itu sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 70/PUU-XVII/2019.

Dimana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pengalihan status pegawai KPK tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar disain yang telah ditentukan tersebut.

Mengingat lanjut dia, MK berperan sebagai pengawal konstitusi dan hak konstitusional, maka pengabaian atas pertimbangan hukum dalam putusan MK tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk pengabaian Konstitusi.

Taufan juga merekomendasikan, agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyelenggaraan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK.

“Melakukan upaya pembinaan terhadap seluruh pejabat Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan asesmen TWK pegawai KPK agar dalam menjalankan kewenangannya untuk tetap patuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memegang teguh prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta memenuhi azas keadilan dan sesuai dengan standar hak asasi manusia,” tuturnya.

Kemudian, perlu adanya penguatan terkait wawasan kebangsaan, hukum dan hak asasi manusia dan perlunya nilai-nilai tersebut menjadi code of conduct atau pedoman etika dalam sikap dan tindakan setiap aparatur sipil negara.

“Pemulihan nama baik pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS),” katanya.

Komnas HAM berharap agar rekomendasi dimaksud dapat segera mendapat perhatian dan tindak lanjut Bapak Presiden RI,” ujarnya,***

Sumber Berita / Artikel Asli : Pikiran Rakyat

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here