Aksi atau demo yang diagendakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hari ini, Jumat 6 Agustus 2021 berujung batal.
Polisi mencegat massa HMI yang hendak demo di istana. Bahkan, polisi juga menjaga ketat Sekretariat HMI.
Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun memahami kenapa demo itu ‘dihalangi’.
“Karena pemerintahan Presiden Jokowi takut demo itu membesar,” ungkapnya dikutip Isu Bogor dari YouTube Refly Harun, Jumat 6 Agustus 2021.
“Kemudian menuntut macam-macam termasuk menuntut kemunduran diri Presiden Jokowi yang dianggap gagal memenuhi ekspektasi masyarakat dan sudah turun tingkat kepercayaannya,” sambungnya.
Refly Harun menyebut aksi atau demo itu dihalangi dengan alasan tidak ada izin.
“Makanya mereka betul-betul menghalangi apapun aksi unjuk rasa dengan alasan tidak ada izin. Padahal saya mengatakan aksi unjuk rasa itu tidak perlu ada izin,” jelas Refly Harun.
Ia melanjutkan, hal tersebut berdasarkan undang-undang. Kata dia, undang-undang mengatakan pemberitahuan bukan izin. Pemberitahuan bukan insturmental izin.
“Kalau urusannya pandemi itu ya kita harus clear. Ini pandemi. Ini dilarang demonstarsi, ini dilarang unjuk rasa,” tambahnya.
Refly Harun bingung kenapa polisi menghalangi aksi atau demo yang dilakukan HMI.
“Takut pandemi atau takut demo ini membesar sehingga kita presiden nanti berada
di posisi bahaya. Kan kita juga harus jujur,” tutur Refly.
Kendati menggunakan protokol kesehatan, menurut Refly Harun demo sekecil apapun tetap saja dilarang.
“Karena tadi, pemerintah sudah turun legitimasinya dan dikhwatirkan demo akan membesar, akan diikuti oleh banyak orang. Kejadian 98 akan terulang kembali sehingga memaksa Presiden Jokowi turun,” ungkap Refly Harun.
Ia menilai itu masuk akal karena setiap pemerintahan yang legitimasinya menurun akan demikian.
“Akan senantiasa begitu terutama pemerintahan yang sudah mulai turun legitimasinya adalah satu-satunya cara, menyetop aksi ujuk rasa di hulunya. Itu analisis yang saya kira orang lain juga akan menerimannya,” tandasnya. ***
Sumber Berita / Artikel Asli : Pikiran Rakyat
