Puan Maharani Mendadak Minta Semua Kepala Daerah Jujur Soal Covid-19, Ada Apa?

652
Puan Maharani

Kepala daerah mendadak diminta jujur soal angka covid-19 oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Selain itu, Puan pun meminta para kepala daerah terbuka soal data kasus penyebaran Covid-19 di wilayahnya masing-masing.

Dia tak ingin ada masalah yang ditutup-tutupi sehingga malah akan membawa masalah baru di kemudian hari.

Puan mengatakan, transparansi di daerah sangat penting agar bisa terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Harus jujur dengan kondisi di daerahnya. Supaya kita tahu masalahnya, dan bisa melakukan mitigasi, antisipasi,” ujar Puan dalam keterangannya pada Jumat, 9 Juli 2021.

Dia tak ingin terjadi, saat kondisi sudah memprihatinkan baru melaporkan pada pusat.

“Jangan kondisi Covid-19 sudah bahaya, baru koordinasi dengan pusat,” jelasnya.

 

Puan meminta Pemda memetakan target dan kemampuan vaksinasi secara berkala atau rutin per bulan.

Hal itu penting dilakukan untuk mengetahui kebutuhan mengenai dosis vaksin yang tersedia.

Termasuk soal tenaga kesehatan, lokasi vaksinasi, serta mekanisme dan lainnya.

“Semuanya perlu diperhatikan secara rinci,” jelasnya.

Puan lantas mengatakan kalau urusan nyawa orang, harus diperhatikan secara detail.

Tegakkan aturan

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memberikan bantuan, khususnya untuk warga yang paling terdampak.

Pasalnya, kesuksesan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ditentukan dari partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menyakinkan masyarakat bahwa kebijakan ini wajib dipatuhi.

“Ketegasan pemerintah serta peran dan partisipasi masyarakat sangat menentukan kesuksesan PPKM Darurat, maka pemerintah harus memberi bantuan agar masyarakat semakin tenang dan semakin yakin bahwa kebijakan ini harus disukseskan demi pemulihan dari pandemi Covid-19,” katanya.

Politisi PDI-Perjuangan itu mengungkapkan bahwa bantuan pemerintah diharapkan bukan hanya bantuan sosial dan penundaan kenaikan tarif dasar listrik, tetapi bantuan lainnya dengan cakupan yang luas, khususnya pada masa PPKM Darurat Jawa–Bali pada 3 hingga 20 Juli 2021.

“Harus diperhatikan betul dampak dan solusi untuk warga yang terdampak kebijakan ini. Harus ada bantuan yang tepat manfaat dan tepat sasaran. Memberikan vitamin dan suplemen untuk masyarakat juga perlu dilakukan supaya imunnya terjaga,” ucapnya.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari DPR RI, Puan Maharani mendorong pemerintah untuk menggelar vaksinasi pada masa PPKM Darurat dengan disiplin protokol kesehatan.

Ia menegaskan bahwa DPR RI mendukung dan mengawasi kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Menurutnya, pandemi Covid-19 adalah persoalan kemanusiaan yang harus dihadapi dengan komitmen dan kedisiplinan bersama.

“Keselamatan masyarakat adalah hal utama. DPR RI mendukung penuh langkah pemerintah mengatasi pandemi ini. Semua kebijakan harus terukur, harus tegas. Yakinlah, kita pasti bisa melalui situasi darurat ini,” kata Puan Maharani.

Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani turut menekankan bahwa PPKM Darurat harus diimplementasikan dengan baik dan disiplin bahkan ia telah mengingatkan pemerintah untuk segera menekan tombol darurat dalam menangani pandemi Covid-19

“Semua pihak terkait harus membantu agar PPKM Darurat dilaksanakan dengan sempurna, tegakkan aturan, tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas,” ucapnya.

Ia mengingatkan bahwa PPKM Darurat harus disertai dengan vaksinasi yang intens bahkan jika, pemerintah menerapkan kebijakan jemput bola dalam melakukan vaksinasi terhadap masyarakat dari rumah ke rumah.

“Saya harap juga masyarakat berdisiplin. Semua elemen bangsa harus bergotong-royong supaya pelaksanaan PPKM Darurat ini efektif,” katanya.***

Sumber Berita / Artikel Asli : Pikiran Rakyat

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here