Puan dkk Ramai-ramai Mengkritik Jokowi, PDIP Tak Mau Disalahkan Soal Penanganan Covid-19?

627
Pengamat politik Adi Prayitno

Pengamat politik Adi Prayitno menduga pemerintah pusat tidak melibatkan partai koalisi termasuk PDIP dalam pengambilan kebijakan penanganan Covid-19.

Menurut Adi, hal itu yang membuat kritikan kerap berdatangan kepada Jokowi dari sejumlah politikus PDIP, seperti Puan Maharani, Effendi Simbolon, dan Masinton Pasaribu.

“Kalau distribusi tanggung jawab itu terutama untuk hal-hal yang dianggap darurat dan penting hanya berkisar pada orang yang itu-itu saja. Karena selama ini soal penanganan pandemi ini kalau enggak Pak Luhut, ya, Airlangga, kan,” kata Adi kepada JPNN.com, Rabu (4/8).

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menduga bahwa ada kecemburuan secara politik di dalam internal koalisi pemerintah yang dipimpin Presiden Jokowi.

“Soal kinerja pemerintah, soal penanganan pandemi ini kan dianggap satu paket kegagalan PDIP dan pemerintah sebagai partai pengusung,” ujar Adi.

Artinya, menurut Adi, dengan mengkritik secara terbuka, PDIP ingin menjelaskan kepada publik bahwa yang dilakukan pemerintah itu tidak sepenuhnya suara PDIP.

Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon sebelumnya mengkritik pemerintah di dalam menanggulangi pandemi lantaran ogah menerapkan lockdown sejak awal guna menekan penularan Covid-19.

Menurut Effendi, angka penularan virus Corona bisa dikendalikan dengan cara melakukan lockdown. Hal itu menurut dia berdasarkan sifat dari pandemik yang bermutasi melalui orang.

“Kalau berdasarkan kepada sifat dari pandemi ini, bisa dilonggarkan melalui lockdown, karena mutasinya oleh orang, bukan melalui barang, bukan melalui airbone,” kata Effendi saat dihubungi JPNN.com, Minggu (1/8).

Menurut Effendi, lockdown lebih baik, tetapi harus menghabiskan anggaran hingga Rp 1.000 triliun.

“Mau seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan. Itu saja, daripada sekarang tidak lockdown, PSBB, PPKM-lah. Di sisi lain uang habis, Rp 1.000 triliun lebih satu tahun. Siapa yang mau mempertanggungjawabkan padahal for nothing, zero. Tidak ada,” ujarnya.

Kritik juga terlontar dari Anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu yang terang-terangan mengkritik pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal Covid-19 sudah terkendali.

Mantan aktivis 98 itu juga mengkritik Luhut Panjaitan selaku koordinator PPKM Darurat dan PPKM Level Level 4 yang menyatakan Covid-19 terkendali.

“Kalau terkendali itu basic-nya harus jelas, dasarnya apa? Buktinya, kan, melonjak di mana-mana. Artinya, itu pernyataan yang menggampangkan soal. Sementara Covid-19 ini tidak bisa hari ini dibilang terkendali, tau-tau besok penyebarannya sangat cepat,” tutur Masinton kepada media ini, Rabu (4/8).

Selain itu, kritikan juga datang dari Ketua DPR RI Puan Maharani terkait aturan makan di warung maksimal 20 menit dalam penyesuaian PPKM Level 4.

“Pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut bisa dianggap efektif untuk mencegah penularan. Kemudian soal teknis pengawasannya bagaimana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan rinci,” kata Puan di Jakarta, Selasa (27/7).

“Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan dan akhirnya hanya menjadi lelucon di tengah masyarakat, saya khawatir ini justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar alumnus Universitas Indonesia itu.(cr1/jpnn)

Sumber Berita / Artikel Asli : JPNN

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here