Pos Pengaduan Penyelewengan Dana Covid-19 Resmi Dibuka, Rocky Gerung Sebut Hal Tersebut Sebagai Harapan Rakyat

202
Rocky Gerung

Pos pengaduan penyelewengan dana Covid-19 resmi dibuka setelah Makhamah Konstitusi (MK) membatalkan Perppu Covid-19 yang sempat menuai kontroversi.

MK membatalkan Perppu Covid-19 yang di dalamnya terdapat pasal kekebalan hukum bagi pejabat yang menangani pandemi Covid-19.

Akademisi Rocky Gerung menyebut dibukanya pos pengaduan penyelewengan dana Covid-19 sebagai harapan rakyat yang telah dinanti-nantikan.

Rocky Gerung menilai, publik resah dengan sikap pejabat pemerintah yang dinilai tak transparan dengan dana penanganan Covid-19.

Berangkat dari keresahan tersebut, Rocky Gerung mengatakan bahwa publik menyambut baik upaya untuk mempersoalkan cara pemerintah dalam menangani Covid-19, termasuk dalam hal penetapan harga PCR.

“Kelihatannya publik memang resah, karena itu publik menyambut baik upaya untuk mempersoalkan harga PCR ini, jadi memang dibuka posko pengaduan itu,” kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu, 30 Oktober 2021.

Rocky Gerung juga menilai perlunya gugatan terhadap pemerintah Indonesia yang tidak transparan dalam mengelola dana penanganan Covid-19.

Dia mencontohkan kasus di mancanegara ketika lawyer pemerintahnya justru berbalik menggugat pemerintah yang dinilai tak transparan dalam dana penanganan Covid-19.

“Harusnya ada semacam gugatan, biasanya di Wakanda itu lawyer-lawyer yang pintar itu langsung menggugat Istana tuh. Lawyer Istana sendiri bisa menggugat Istana, karena mereka konsultan hukumnya presiden kan?,” ujarnya.

Rocky Gerung menilai, dibukanya pos pengaduan penyelewengan dana Covid-19 di Indonesia merupakan tradisi baru yang diinisiasi oleh publik dalam menyikapi penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dia juga mengungkapkan, pos pengaduan tak perlu didirikan ketika Presiden Jokowi bertindak cepat saat mencuatnya isu mahalnya harga PCR.

“Jadi sebetulnya kita memulai tradisi begitu asa isu publik, maka harusnya kekuasaan itu bereaksi lebih dulu sebelum rakyat buat pos pengaduan. Kan kalau presiden di hari pertama itu langsung bilang ‘Ya sebetulnya masih bisa diturunkan lagi’ bahkan nggak akan ada orang yang membuka pos pengaduan,” ucapnya.

Rocky Gerung kembali menegaskan bahwa dibukanya pos pengaduan penyelewengan dana Covid-19 oleh Ferry Juliantono merupakan harapan rakyat terhadap kejujuran pihak kekuasaan dalam membongkar praktik mafia PCR.

Dia juga berpendapat, Presiden Jokowi layak diduga terlibat dalam jaringan mafia PCR jika tak bersikap apapun hingga kini.

“Jadi pos pengaduan itu adalah harapan rakyat bahwa kekuasaan bisa jujur di dalam membongkar mafia PCR ini. Kalau sampai sekarang presiden diam, maka presiden juga terlibat di dalam mafioso itu,” tuturnya.***

Sumber Berita / Artikel Asli : Pikiran Rakyat

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here