Pertanyakan Tugas TNI Terkait Pencopotan Baliho, HRS Center: Dalam Rangka dan Kepentingan Apa?

839
Personel TNI tengah mencopot baliho bergambar Habib Rizieq Shihab/Net

Pencopotan baliho dan spanduk bergambar wajah Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, masih hangat diperbincangkan masyarakat Indonesia.

Insiden penurunan baliho ini pun turut dikomentari Direktur HRS Center, Dr. H. Abdul Chair Ramadhan.

Dalam keterangannya, Abdul mengatakan bahwa TNI memiliki tugas pokok Operasi Militer Selain Perang (OMSP) selain Operasi Militer Untuk Perang, seperti tertera dalam Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004.

“Dari keempat belas macam OMSP, hanya ada satu bidang yang berhubungan dengan tugas Kepolisian dalam rangka Kamtibmas,” tutur Abdul, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs FPI Online

Dalam keterangannya, Abdul Chair juga menuturkan, peran TNI berdasarkan UU tersebut hanya sebagai pembantuan.

“Disebutkan fungsinya sebatas pembantuan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sementara itu,” ujarnya.

Menurutnya, penurunan baliho ataupun spanduk adalah wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang berada di bawah Gubernur.

“Sementara itu, kewenangan penertiban baliho berada pada Satpol PP yang notabene di bawah Gubernur DKI Jakarta,” ucap Direktur HRS Center itu.

Di akhir keterangannya, Abdul pun mempertanyakan kepentingan pencopotan baliho yang bergambar Habib Rizieq tersebut dan pembenarannya menurut OMSP.

“Pertanyaannya, pencopotan baliho IB HRS guna kepentingan apa dan dalam rangka apa? Apakah dapat dibenarkan OMSP dalam wujud ‘Operasi Pencopotan’ baliho IB HRS?” tuturnya menutup pernyataan.

Di sisi lain, pencopotan baliho Habib Rizieq Shihab ini mendapatkan dukungan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran.

“Saya mendukung yang dilakukan oleh Pangdam Jaya, karena pasti tujuannya baik untuk republik ini, untuk negara ini,” ujar Fadil Imran, ketika dimintai keterangan pada Jumat, 20 November 2020.

Dalam keterangannya, Fadil menyebutkan bahwa terdapat regulasi yang dilanggar dalam pemasangan spanduk bergambar Habib Rizieq tersebut.

Menurutnya, pemasangan baliho atau alat peraga di ruang publik telah diatur dalam Perda, serta aturan perpajakan.

“Itu melanggar Perda, memasang spanduk itu ada aturannya, harus ada izinnya dan harus bayar pajak,” katanya.***

Sumber Berita / Artikel Asli : Pikiran Rakyat

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...