JAKARTA – Perpanjangan PPKM Darurat bisa jadi pintu masuk impechment Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Demikian disampaikan pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam kepada RMOL, Selasa (20/7/2021).
“Kegagalan pelaksanaan PPKM Darurat bisa membuka pintu masuk impeachment presiden,” ujarnya.
Karena itu, ia meyakini pemerintah, sedang melalukan kalkulasi mendalam.
Hal itu terkait dengan keputusan apakan PPKM Darurat akan diperpanjang atau berkahir pada hari ini.
“Makanya, (perpanjangan) PPKM Darurat ini tentu masih dikalkulasi serius oleh pemerintah, utamanya Presiden Jokowi,” sambungnya.
Menurutnya, selama PPKM Darurat, indikasi menuju pemakzulan mulai muncul.
Rakyat kecil tampak sudah mulai melakukan perlawanan dan mahasiswa mulai turun ke jalan.
Sementara Kabinet Indonesia Maju terlihat tidak peka terhadap kebutuhan rakyat.
Akibatnya, sambungnya, rakyat semakin geram lantaran bantuan terlambat didistribusikan.
Selain itu, rakyat selalu dihadapkan pada aparat yang cenderung represif.
Sehingga semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Maka untuk itu, PPKM ini akan menjadi bom waktu yang cepat atau lambat memancing kegelisahan rakyat untuk bersatu menuntut presiden turun dari jabatannya sebelum jabatan selesai,” terang Saiful.
Belum adanya keputusan resmi tentang perpanjangan PPKM Darurat, menurut Saiful tidak lepas dari kalkulasi Presiden Jokowi yang matang.
Pemerintah tentu tidak mau buru-buru dan mempertimbangkan dampak dari kebijakan yang diambil.
“Belum lagi saya menduga ada sengkuni-sengkuni di internal Istana yang justru ingin melakukan dorongan untuk memperpanjang PPKM demi untuk kepentingan pribadi dan golongan,” kata Saiful.
PPKM Darurat Bisa Dilonggarkan
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan seluruh kepala daerah yang didukung Forkopimda agar fokus pada penanganan pandemi Covid-19.
Itu disampaikan Presiden dalam arahannya kepada kepala daerah secara virtual, Senin (19/7/2021).
“Baik sisi Covid-19-nya, maupun sisi ekonomi. Manajemen, serta pengorganisasian adalah kunci. Saya minta semua mesin organisasi dijalankan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Selain itu, juga dibutuhkan kepemimpinan lapangan yang kuat, paham lapangan, bergerak cepat dan responsif.
“Kepemimpinan lapangan ini harus kuat di semua level pemerintahan. Dari level atas sampai level kecamatan, tingkat kelurahan dan desa,” jelasnya.
Presiden memahami bahwa ada aspirasi masyarakat yang meminta agar kegiatan sosial dan ekonomi bisa dilonggarkan.
Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan jika kasus penularan Covid-19 dan kasus dengan gejala berat yang masuk ke rumah sakit juga sudah rendah.
“Bayangkan, kalau pembatasan ini dilonggarkan, kemudian kasusnya naik lagi, dan kemudian rumah sakit tidak mampu menampung pasien- pasien yang ada,” ingatnya.
“Ini juga akan menyebabkan fasilitas kesehatan kita menjadi kolaps. Hati-hati juga dengan ini,” tegas orang nomor satu di Indonesia itu.
