Pernyataan Menohok Novel Baswedan ke KPK: Maunya Menang-menangan?

251
enyidik KPK nonaktif, Novel Baswedan. /tangkap layar youtube/Watchdoc Documentary//

 Penyidik KPK nonaktif Novel Baswedan menyoroti sikap lembaga antirasuah di bawah komando Firli Bahuri.

Novel menyebut KPK tidak mengindahkan temuan Ombudsman Republik Indonesia (RI) atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait adanya dugaan penyimpangan prosedur dalam proses peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Begitu juga dengan putusan PTUN.

“Ketika pimpinan KPK era pak Firli dkk kalah gugatan di PTUN oleh pegawai KPK, nomor perkara 64K/TUN/2020 mereka juga enggak mau laksanakan. Ketika dapat tindakan korektif dari Ombudsman RI juga enggak mau indahkan,” kata Novel sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari akun Twitter @nazaqistsha pada Sabtu (7/8/2021).

Novel mempertanyakan apa yang sebenarnya KPK inginkan, sebab menolak menjalani segala rekomendasi dan putusan yang sudah ada.

“Lalu maunya apa? Maunya menang-menangan?” imbuhnya.

Pernyataan Novel mendapat beragam komentar dari warganet. Tidak sedikit yang menyindir langkah KPK.

“Jangankan ombudsman, Mahkamah konstitusi (MK), presiden diabaikan juga, tapi anehnya meringkus Harun Masiku kagak bisa,” kata pengguna akun Twitter @durimufadi.

“Ini artinya pada dasarnya yang berlaku di negara ini adalah hukum rimba, kuat-kuatan dan menang-menangan. Yang lemah dan kalah auto ambil posisi siap digilas saja,” ujar pengguna akun Twitter @muharmans.

Sebelumnya, Wakil Ketua Ketua KPK Nurul Ghufron menilai Ombudsman RI telalu mencampuri urusan internal KPK.

“Ketatanegaraan ini sesungguhnya mendirikan Ombudsman untuk apa? Untuk memberikan komplain dari publik yang diberikan oleh penyelenggara negara, termasuk KPK,” kata Ghufron.

Ghufron menjelaskan bentuk layanan publik yang diberikan KPK, contohnya, menerima laporan, pengaduan, mentersangkakan seseorang, mendakwa seseorang hingga melaksanakan putusan pengadilan.

“Kalau mereka yang mengadu, yang dilayani oleh KPK tidak puas, dianggap ada malaadministrasi silakan adukan ke Ombudsman, tapi kalau ada urusan mutasi, urusan kepegawaian, itu adalah urusan internal,” ujar dia.

Ghufron menegaskan bahwa urusan kepegawaian KPK bukan merupakan ranah yang bisa dipermasalahkan Ombudsman.[]

Sumber Berita / Artikel Asli : Akurat

 

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here