Permenkes Soal Vaksin Berbayar Harus Segera Dicabut, Menteri Kesehatan Dapat Somasi: Ini Soal Nyawa Manusia

211

Klausa vaksin berbayar dalam Peraturan Menteri Kesehatan menuai protes dari berbagai kalangan termasuk dari sejumlah lembaga pegiat demokrasi, bantuan dan studi hukum.

Sejumlah lembaga pegiat demokrasi, bantuan dan studi hukum tersebut, akhirnya mengirimkan somasi kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Somasi tersebut berkaitan dengan belum adanya pembatalan dan pencabutan klausa vaksin berbayar dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 19 Tahun 2021.

Mereka meminta agar Menkes segara mencabut dan/atau membatalkan ketentuan Pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kesehatan No 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang mengatur tentang vaksin berbayar.

“Hari ini kami, Lapor Covid-19, YLBHI, ICW, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, Lokataru, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pusat Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Forum Bantuan Hukum Untuk Kesetaraan (FBHUK) resmi mengirimkan dan memberikan somasi kepada Menteri Kesehatan RI untuk segera mencabut dan/atau membatalkan ketentuan Pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kesehatan No 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang mengatur tentang vaksin berbayar,” kata Muhamad Isnur mewakili lembaga-lembaga tersebut dalam keterangan tertulisnya, Jumat 30 Juli 2021.

Mereka memberikan kesempatan Menkes selama tujuh hari guna mencabut peraturan itu.‎ Dalam lembaran somasi disebutkan sejumlah alasan pemberian somasi itu.

Bahwa pada angka 5 Pasal 1 Permenkes No. 19 Tahun 2021, berbunyi, Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada individu/orang perorangan yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan atau pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga atau individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/ badan usaha.

Selain itu, saat pandemi,‎ vaksin merupakan salah satu intervensi pengendalian pagebluk yang berperan besar dalam menyelamatkan nyawa manusia. Namun ketika ketersediaannya masih terbatas, vaksin Covid-19 merupakan barang publik, sehingga adalah tidak etis jika pemerintah menerbitkan kebijakan perolehan vaksin dengan metode mandiri atau berbayar.

Ketersediaan vaksin saat ini pun masih belum menjangkau seluruh target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebanyak 208.265.720 penduduk. Selain itu, vaksin berbayar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berupa kewajiban pemenuhan hak atas kesehatan warga negara, kewajiban melindungi warga negara untuk sehat dan menambah beban ekonomi masyarakat.‎

 

Saat darurat kesehatan masyarakat akibat pandemi, pemerintah seharusnya lebih fokus mengalokasikan sumber dana dan sumber daya untuk penyempurnaan tata kelola pelaksanaan vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia, ketimbang membagi sumber dayanya untuk mempersiapkan vaksin berbayar.

Lembaga-lembaga tersebut menyatakan, pembatalan ketentuan vaksin berbayar tidak cukup hanya disampaikan secara verbal. Sebagai negara hukum, pembatalan terhadap ketentuan hukum harus dilakukan dengan penerbitan peraturan yang setingkat, demi menjamin kepastian hukum.

Meskipun mereka menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo tentang pembatalan vaksin berbayar, namun menilik pada ketidakonsistenan yang selama ini kami rekam, Permenkes tersebut dimaksud harus segera dicabut.***

Sumber Berita / Artikel Asli : Pikiran Rakyat

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here