Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Rezim Ini Bermental Pemboros! Rakyat Lebih Membutuhkan

370
Jokowi, Pesawat RI

Pengecatan ulang pesawat Kepresidenan Republik Indonesia (RI) menjadi sorotan publik.

Pasalnya, menurut pengamat penerbangan Alvie Lie Ling Piao, biaya untuk mengecat mengecat ulang sebuah pesawat setara jenis B737-800 berkisar antara US$ 100 hingga 150 ribu (Rp 1.4 hingga 2.1 miliar).

Tak lama kabar beredar, Istana langsung menjawab anggapan pengecatan ulang pesawat Kepresidenan Indonesia-1 atau BBJ 2 itu sebagai bentuk foya-foya.

Menurut Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, pengecatan ulang itu sudah direncanakan sejak dua tahun lalu, sekitar tahun 2019.

“Dapat dijelaskan bahwa pengecatan pesawat ini telah direncanakan sejak tahun 2019, serta diharapkan dapat memberikan kebanggaan bagi bangsa dan negara,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 3 Agustus 2021.

Heru menjelaskan, anggaran untuk pengecatan ini sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terkait refocusing anggaran untuk Covid-19, kata dia, juga sudah dilakukan.

“Perlu kami jelaskan bahwa alokasi untuk perawatan dan pengecatan sudah dialokasikan dalam APBN. Selain itu, sebagai upaya untuk pendanaan penanganan COVID, Kementerian Sekretariat Negara juga telah melalukan refocusing anggaran pada APBN 2020 dan APBN 2021, sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Menteri Keuangan,” paparnya.

Proses perawatan dan pengecatan juga dilakukan untuk mendukung industri penerbangan dalam negeri yang terdampak pandemi.

“Dapat pula kami tambahkan bahwa proses perawatan dan pengecatan dilakukan di dalam negeri, sehingga secara tidak langsung, mendukung industri penerbangan dalam negeri, yang terdampak pandemi,” imbuhnya.

 

Dia juga menyebutkan bahwa pengecatan ulang BBJ 2 sepaket dengan heli Super Puma dalam rangka HUT ke-75 RI.

Namun pada 2019 lalu, pesawat BBJ 2 belum memasuki jadwal perawatan rutin, sehingga pengecatan dilakukan terlebih dahulu pada Heli Super Puma dan pesawat RJ.

Menanggapi hal ini, politikus Partai Demokrat (PD), Yan Harahap tetap mengatakan bahwa ini pemborosan. Menurutnya rezim saat ini bermental pemboros dan tidak punya sense of crisis.

 

Dia mengatakan, apabila sudah direncanakan sejak 2019, hal ini tentu bisa ditunda dulu mengingat kondisi bangsa saat ini.

“Pemborosan. Rezim ini benar2 ‘bermental pemboros’. Kalau alasannya hanya karena sudah direncanakan dari 2019, kan bisa ditunda dulu, sampai kondisi bangsa yang lagi ‘krisis’, membaik. Gak punya sense of crisis. Rakyat lebih membutuhkan,” katanya melalui Twitter @YanHarahap Rabu, 4 Agustus 2021. ***

Sumber Berita / Artikel Asli : Galamedia

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here