Pengamat Ini Minta Jokowi Tinggalkan Legacy Baik, Jangan Perpanjang Jabatan Presiden Hingga 2027

255
Jokowi

JAKARTA— Pengamat politik Philip Vermonte menyebut masyarakat Indonesia sepakat dengan amanah konstitusi, tidak menambah masa jabatan presiden atau menunda pemilu hingga 2027.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan usulan kesetujuannya untuk menunda pemilu 2024 ke 2027.

Hal ini didasari banyaknya pelaku dunia usaha meminta pemerintah tidak diganti dalam waktu dekat ini lantaran pemulihan ekonomi belum tuntas dilakukan.

Pengamat politik Philip Vermonte menyampaikan ketidaksaepakatannya terhadap wacana yang dilontarkan Bahlil.

Pasalnya, seluruh masyarakat Indonesia sepakat dengan amanah konstitusi untuk tidak menambahkan masa jabatan presiden atau menunda pemilu hingga 2027.

“Soal perpanjangan atau penundaan pemilu saya sepertinya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Pandu Riono artinya ketika orang fokus ada benchmark bahwa harus selsai 2024 karena pemerintahan akan berganti secara konstitusi,” ucap Philip dalam acara diskusi virtual bertemakan Survei Indikator: Pemulihan Ekonomi Pasca-Covid, Pandemic Fatigue, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024, Minggu (9/1).

Philip menegaskan Presiden Jokowi tidak mungkin mencalonkan diri sebagai presiden di 2024 mendatang.

Seharusnya, para pembantu presiden tidak mewacanakan penambahan masa jabatan, tapi lebih bekerja keras untuk memberikan warisan terbaik di masa akhir jabatan Presiden Jokowi.

“Per hari ini Pak Jokowi tidak mungkin lagi mencalonkan diri, dan lain lain, maka semestinya usaha itu akan sangat keras dilakukan oleh semua jajaran menteri dan kita semua karena kita harus meninggalkan legacy agar tidak menimbulkan PR bagi pemerintahan selanjutnya,” katanya.

Dia tak menampik ada preseden penundaan pemilu di tahun 1997 ke 1999.

Namun, sejarah mencatat bahwa dalam pemilu tersebut ada petahana yang menggantikan yakni dari Soeharto ke BJ Habibe, dan kala itu rakyat menginginkan pemilu untuk mendapatkan legitimasi pemerintah yang baru dari pemerintahan orde otoritarian harus selesai.

“Kita harus ada legitimasi baru makanya pemilunya dipercepat kalau tidak maka tidak ada legitimasi dari pemerintahan demokrasi yang baru,” jelasnya.

“Memang ada presedennya,” ucapnya.

Pernyataan Philip tersebut, menegaskan kepada Bahlil bahwa pemerintahan yang lalu tersebut lantaran menganut rezim otoritarian yang perlu diturunkan.

“Cuman Pak Bahlil, kalau kita bilang ada presedennya pemerintah tidak ada pergantian pemerintahan selama 30 tahun itu ada presedennya juga. Memang repot kalau kita ngomongin preseden karena macam-macam preseden kan,” imbuhnya.

Meski dibolehkan juga adanya pemerintahan parlementer, Philip mengatakan jika ada preseden di dalam mengelola negara.

Namun saat ini, aturan main dari konstitusi memiliki poin penting bahwa saat ini konstitusi memiliki benchmark yakni menyelesaikan masa jabatannya.

“Maka akan menolong kita juga pada akhirnya dengan perpanjangan masa jabatan. Cuma, memang disampaikan Mas Burhan tadi dalam presentasi semua keputusan ini ada di parpol ya g kita tidak tahu juga perbincangan parpol karena mereka akan melalui proses-proses perbincangan dan keputusan politik,” ucapnya.

“Kita dari sisi masyarakat seperti Pak Pandu menyampaikan yang demikian tadi,” tutupnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : (ral/rmol/pojoksatu)

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here