JAKARTA – Direktur Indonesia Resources Studies (Iress) Marwan Batubara menyatakan, pemindahan Ibukota saat ini dinilai tidak tepat.
Sebaliknya, ia menduga bahwa pemindahan Ibukota itu hanya sebatas pengalihan isu belaka.
Demikian disampaikan Marwan Batubara ditemui di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).
Salah satu alasannya adalah, pemindahan tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Di sisi lain, keungan negara saat ini tidak bisa menanggung beban proses pemindahan tersebut.
“Sudah tau banyak utang, rakyat miskin juga bertambah, lapangan kerja juga nggak jelas ya,” tuturnya.
Dengan alasan tersebut, maka pemindahan pusat pemerintahan sejatinya bukan prioritas yang harus dilakukan pemerintah saat ini.
Kendatipun, alasan pemindahan tersebut didorong atas berbagai permasalahan yang ada di DKI Jakarta saat ini.
“Misal ada masalah yang sangat besar, oke (ibukota) dipindah. Tapi kalau sekadar, wah ini banjir, transport, itu kan bukan solusi dengan pindah (ibukota),” ulasnya.
Sementara, berbagai alasan lain yang mendukung pun dianggapnya tidak tepat untuk dijadikan alasan pindah.
“Kalau pemerataan (pembangunan) juga bukan dengan itu caranya,” lanjut Marwan.
Atas dasar itu, ia menduga bahwa pemindahan Ibukota ini tak lebih dari sekedar upaya pengalihan isu belaka.
Yakni, untuk menutupi adanya kontrak antara pemerintah Indonesia dengan kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
Kontrak tersebut akan habis dalam dua hingga tiga tahun ke depan dan masih memiliki cadangan sumber daya batubara hingga mencapai Rp300 miliar.
“Saya tetap khawatir bahwa ini hanya upaya untuk pengalihan isu,” ucapnya.
Kontraktor dimaksud, sambungnya, selama ini sudah menguasai 60 persen produksi batubara nasional.
“Mereka ingin melanjutkan dan mereka terus berupaya sudah tiga kali mencoba. Caranya juga tidak terbuka ya,” tambahnya.
Terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memastikan, pemindahan Ibukota tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
Pasalnya, alokasi anggaran pemindahan Ibukota baru dari Jakarta ke Kalimantan belum tertulis dalam RAPBN 2020.
Itu terjadi karena belum ada langkah signifikan mengenai pemindahan pusat pemerintahan di tahun depan.
Demikian disampaikan Bambang Brodjonegoro ditemui di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).
“Karena memang belum ada aktivitas yang signifikan di 2020, baru tahapan persiapan kan,” bebernya.
Pihaknya juga memastikan, pendanaan pindah ibukota itu tidak hanya bergantung sepenuhnya pada APBN.
Akan tetapi, juga ada kerjasama dari investor swasta dan BUMN.
“Kita mendasarkan pembiayaannya (pindah ibukota) tidak tergantung pada APBN. Yang paling besar investasi dari pihak swasta dan BUMN,” ungkapnya.
