Jakarta – Partai Demokrat (PD) menyebut tidak ada partai yang meminta jatah menteri secara terbuka kepada Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Terkait hal itu, PDIP mengatakan cara dan gaya di setiap era tidak harus dipaksakan untuk sama.
“Jadi cara dan gaya tak harus dipaksakan sama pada era yang berbeda.” katta Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno, Sabtu (10/8/2019).
Hendrawan mengatakan pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyinggung jatah menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan aspirasi. Dia menilai aspirasi itu muncul karena keterbukaan antara partai dengan presiden yang diusungnya.
“Tumbuh keterbukaan aspirasi antara partai dan presiden yang diusungnya. Politik tidak dipersepsi hanya sebagai ajang permainan di lorong gelap,” jelas Hendrawan.
Hendrawan sendiri menilai permintaan Megawati yang meminta jatah menteri terbesar sangatlah wajar. Kursi di DPR, menurut Hendrawan, jadi pertimbangan dalam menentukan jumlah menteri.
“Penonjolan logika politik yang sebelumnya pernah disampaikan Wapres Jusuf Kalla, bahwa wajar partai yang lebih besar dapat jatah kursi lebih besar,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari, angkat bicara tentang sikap Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta jatah menteri kepada Presiden Joko Widodo. Dia membandingkan sikap Megawati dengan zaman kepemimpinan SBY.
“Pidato Bu Mega silakan aja. Tapi (saat) Pak SBY tidak ada satu partai pun meminta-minta secara terbuka kepada presiden,” kata Imelda saat acara diskusi di Gado-gado Boplo, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (10/8).
Imelda mengatakan SBY membentuk sekretariat gabungan saat menjadi presiden untuk menentukan nama-nama menteri. Meski keputusan akhir tetap ada di tangan presiden.
“Waktu 2009 ada Setgab, tapi tetap diserahkan kepada presiden terpilih. Dibahas tertutup, tapi terbuka saat fit and proper test,” ujarnya. detik
