Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pernyataan Megawati Soekarnoputri yang meminta jatah menteri terbanyak kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak perlu dipersoalkan. Bagi PKB, power sharing selalu terjadi di setiap era kekuasaan.
“Menurut saya sih nggak usah dipersoalkan,” kata Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding, saat dihubungi detikcom, Minggu (11/8/2019).
Karding menjelaskan pembagian kekuasaan (power sharing) dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup dan Megawati memilih menyampaikan secara terbuka. Sekali lagi, Karding menegaskan sikap Megawati tak perlu dipermasalahkan.
“Ya pada intinya kan, semuanya, baik dulu maupun sekarang, power sharing itu selalu terjadi. Soal caranya ada yang tertutup, ada yang kemudian terbuka. Jadi saya lihat apa yang disampaikan Bu Mega juga tidak ada masalah,” ujar Karding.
Menurutnya, tersirat ilmu berpolitik dalam pernyataan Megawati di Kongres PDI-P kemarin. Megawati dinilai hendak menanamkan pahamnya mengenai timbal balik dukungan politik.
“Mungkin beliau mau mentradisikan satu pola, di mana bagian dari pendidikan politik kita, bahwa yang namanya mendukung seseorang untuk menjadi presiden itu, partainya atau kelompoknya atau orang tersebut akan mendapatkan bagian yang kita sebut selama ini power sharing,” sambung Karding.
Karding menuturkan hal yang penting saat ini adalah mengawal Jokowi agar menempatkan orang-orang terbaik dalam periode kedua masa pemerintahannya. Terbaik yang dimaksud Karding adalah yang sejalan dengan visi-misi Jokowi dan kebutuhan masyarakat.
“Nah sekarang bagaimana kita mengawal orang-orang yang ditempatkan oleh Pak jokowi betul-betul sesuai harapan-harapan beliau. Sesuai juga dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan perkembangan bangsa menuju era global, atau yang bisa mengawal visi dan misi Pak jokowi dan Kiai Ma’ruf Amin,” tandas Karding.
Sebelumnya, Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari, angkat bicara tentang sikap Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta jatah menteri kepada Jokowi dalam Kongres PDIP Di Bali. Dia membandingkan sikap Megawati dengan zaman kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Pidato Bu Mega silakan aja. Tapi (saat) Pak SBY tidak ada satu partai pun meminta-minta secara terbuka kepada presiden,” kata Imelda saat acara diskusi di Gado-gado Boplo, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (10/8).
Imelda mengatakan SBY membentuk sekretariat gabungan saat menjadi presiden untuk menentukan nama-nama menteri. Meski keputusan akhir tetap ada di tangan presiden.
“Waktu 2009 ada Setgab, tapi tetap diserahkan kepada presiden terpilih. Dibahas tertutup, tapi terbuka saat fit and proper test,” ujarnya.
Untuk diketahui, Megawati sebelumnya memberikan pernyataan terbuka yang cukup gamblang mengenai ‘syarat’ masuknya PDIP dalam kabinet periode kedua Jokowi. PDIP harus menjadi partai dengan jumlah menteri terbanyak di kabinet.
“Ini di dalam kongres partai, Bapak Presiden, saya meminta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri harus terbanyak,” kata Mega.
Menanggapi pernyataan Megawati, Jokowi menjamin partai yang membesarkan namanya akan mendapatkan porsi terbesar di kabinet. “Mengenai menteri, tadi Bu Mega kan menyampaikan jangan empat dong. Tapi kalau yang lain dua, tapi PDIP empat kan sudah dua kali (lipat),” tutur Jokowi. detik
