Pawang Hujan Lapor Polisi, Rocky Gerung Sindir Presiden Jokowi Soal Pembebasan Lahan Sirkuit Mandalika

311
Rocky Gerung

Pawang hujan bernama Ahmaq Daud lapor ke polisi setelah dinilai gagal kendalikan hujan saat penyelenggaraan World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 19-20 November 2021 lalu.

Ahmaq Daud merasa nama baiknya tercemar usai fotonya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebar. Menurut Pawang hujan itu, foto tersebut diambil saat peresmian Sirkuit Mandalika pada Jumat, 12 November 2021 lalu.

Ahmaq Daud mengungkapkan, dirinya tidak pernah diminta menjadi pawang hujan untuk perhelatan WSBK, tetapi saat peresmian Sirkuit Mandalika, mendampingi Jokowi.

 

Menanggapi hal ini, Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan, seharusnya pawang hujan juga mendampingi Staf Khusus (Stafsus) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Romo Benny dan Politisi PDIP Arteria Dahlan.

Pasalnya, Rocky Gerung menilai bahwa pawang utama Republik Indonesia bermasalah. Dia menyebut, masalah di Tanah Air terus bertambah.

“Kita mesti tahu negeri ini pawang utamanya bermasalah karena nggak bisa turunin harga, dan bertambah terus kasus tentang keadaan republik dan kita tidak tahu apa yang harus dilakukan,” kata Rocky Gerung, dikutip SeputartTangsel.Com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Rabu, 24 November 2021.

Lebih lanjut, Rocky Gerung menyinggung anggaran Rp1,1 triliun untuk membangun Sirkuit Mandalika dan belum tuntasnya masalah pembebasan lahan dengan penduduk setempat.

“Mestinya baru kita tahu juga kalau ternyata Pak Jokowi pakai pawang tuh, main motor. Jadi, buat apa ada anggaran satu koma sekian triliun kalau bisa diselesaikan dengan pawang? Perbanyak pawangnya aja tuh,” ujarnya.

“Daripada kita buang banyak uang dan uang itu akhirnya berubah jadi olok-olok, padahal uang itu seharusnya tiba pada petani-petani yang tanahnya belum dibayar. Rakyat banyak yang belum dibayar kan? Masih ada 14 kepala keluarga yang belum dibayar di Mandalika,” sambungnya.

Mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia itu berpendapat, penduduk yang belum dibayar berhak melapor ke polisi.

“Nah mereka yang seharusnya pergi lapor ke polisi,” pungkasnya.***

Sumber Berita / Artikel Asli : Pikiran Rakyat

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 + 5 =