Novel Baswedan soal lindungi Anies: Percuma, semua akan jelas…

214
Novel Baswedan

Penyidik senior KPK yang dipeceat, Novel Baswedan angkat bicara soal tudingan melindungi Anies Baswedan dari panggilan atau pemeriksaa kasus korupsi. Novel tegas nggak ada kepentingan meindungi sepupunya itu.

Dia mengatakan sulit untuk mengintervensi penyidikan di KPK, sebab masing-masing penyidik itu tidak tahu menangani kasus apa serta orang-orang KPK itu kan berintegritas.

Novel Baswedan lindungi Anies

Novel mengatakan semua proses penyidikan di KPK itu terbuka, jadi kalaupun ada upaya untuk melindungi atau mengatur kasus itu akan terbongkar dalam persidangan Tipikor yang terbuka.

Novel Baswedan
Penyidik Senior Novel Baswedan Foto: Antara

“Kalau terkait pemeriksaan, siapapun yang terkait kepentingan untuk diperiksa ya diperiksa. Kalau dikaitkan dengan saya, kita paham orang di KPK itu orang-orang berintegritas. Kalau ada orang katakan saya bisa atur semuanya artinya katakan orang di KPK tak berintegritas,” jelas Novel dalam Mata Najwa, dikutip Kamis 23 September 2021.

Sepupu Anies Baswedan itu mengungkapkan sistem di KPK dalam menangani kasus telah dibuat untuk menutup ruang intervensi.

“Di KPK ada pembagian tugas penyidikan, ada bagian sendiri-sendiri yang masing-masing (penyidik) tak ketahui tangani kasus apa. Jadi di KPK itu tak terbiasa dengan intervensi,” ujarnya.

Novel pun blak-blakan mengaku nggak pernah itu berusaha melindungi Anies dari pemeriksaan. Bahkan untuk tanya kasus Anies, misalnya dugaan korupsi pengadaan tanah Pemprov DKI pun, tak pernah ia lakukan.

“Nggak, nggak! Nggak ada kepentingan untuk melindungi atau apapun, karena semuanya di KPK akan berjalan seperti biasa. Seandainya tidak diperiksa tapi kan di sidang akan dilihat, semua orang akan tahu sidang kan terbuka. Seandainya kalau orang tutupi di proses penyidikan dengan cara-cara seperti itu ya percuma, karena di penyidikan terbuka semua akan jelas,” kata Novel.

Anies diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pada Selasa 21 September 2021. Adapun dugaan kasusnya soal korupsi pengadaan lahan Munjul, Jakarta Timur.

Anies Baswedan dan Prasetio Edi diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Eks Direktur Utama PT Perumda Pembangunan Jaya Yoory Corneles.

“Penyidik mengagendakan pemanggilan saksi Anie Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) dan Prasetyo Edi Marsudi (Ketua DPRD DKI Jakarta) pada Selasa, bertempat di Gedung KPK Merah Putih,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: Antara
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: Antara

Pihaknya menjelaskan, membutuhkan keterangan saksi Anies Baswedan dan Prasetio Edi untuk menambah titik terang perbuatan para pelaku korupsi pengadaan lahan Munjul.

“KPK berharap kepada para saksi yang telah dipanggil patut oleh tim penyidik untuk dapat hadir,” imbuhnya.

Selain Yoory, KPK sebelumnya juga telah menetapkan tersangka Wakil Komisaris PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene; Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur; Rudi Hartono Iskandar (RHI); Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Ardian dan terakhir PT Adonara Propertindo sebagai tersangka Korporasi.

KPK menduga PT Perumda Jaya dalam pembelian tanah Munjul telah melawan hukum. Di mana, tidak melakukan kajian kelayakan terhadap objek tanah.

Tersangka Yoory telah melakukan kesepakatan di awal antara Anja dengan Perumda Jaya, sebelum proses negosiasi dilakukan.

Dalam proses itu, KPK menilai dalam kasus korupsi tanah Munjul telah merugikan keuangan negara mencapai miliaran rupiah.

“Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 Miliar,” ucap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, beberapa waktu lalu.

Atas perbuatannya, Yoory dan tersangka lainnya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sumber Berita / Artikel Asli : Hops

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here