Nestapa Masyarakat Adat di Balik Jubah Badui Presiden Jokowi

204
Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam dua hari terakhir tampil mengenakan pakaian adat saat menghadiri acara kenegaraan perayaan HUT ke-76 Kemerdekaan RI.

Jokowi mengenakan pakaian adat Badui saat memberikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, Senin (16/7). Sehari kemudian, presiden mengenakan pakaian adat Lampung ketika memimpin upacara peringatan hari kemerdekaan di Istana Negara.

Selama empat tahun terakhir,Jokowi memang rutin mengenakan pakaian adat di acara peringatan hari kemerdekaan. Saat Jokowi mengenakan pakaian adat Badui Senin lalu,Kantor Staf Kepresidenan menyebut tujuan presiden tak hanya mengapresiasi keluhuran nilai-nilai adat dan budaya, tapi juga menangkal stigma negatif terhadap suku Badui.

Hanya saja, upaya presiden mengangkat kebudayaan dan menepis stigma dengan cara demikian, dinilai tidak dibarengi dengan tindakan substantif menyelamatkan dan mengatasi masalah yang dialami masyarakat adat.

“Presiden hanya mengatakan itu bentuk penghormatan, tapi pada dasarnya tindakan beliau, kebijakan beliau tidak mencerminkan itu. Yang disebutkan integritas itu kan adalah apa yang dikatakan, tingkah laku dan tindakan itu sama,” kata Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (17/8).

Ada banyak masalah yang dihadapi masyarakat adat yang belum diselesaikan pemerintah. Rukka mencontohkan hingga saat ini pemerintah tak juga merampungkan Undang-undang Masyarakat Adat.

Menurutnya, negara saat ini membutuhkan mekanisme yang jelas untuk mengatasi permasalahan adat. Mekanisme yang jelas itu bisa difasilitasi lewat aturan-aturan dalam UU Masyarakat Adat.

Ketiadaan mekanisme penyelesaian yang jelas dalam persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat membuat banyak kasus tidak selesai secara tuntas.

Rukka menyebut salah satunya adalah kasus penambangan emas ilegal di Gunung Liman, Kabupaten Lebak, Banten yang sempat mencuat awal tahun ini.

Dalam kasus itu, tokoh adat setempat meminta agar pemerintah dapat melakukan penindakan hukum secara tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penambangan emas ilegal yang mengakibatkan perusakan ekosistem di alam Gunung Liman.

Di tahun yang sama, AMAN juga mencatat sejumlah peristiwa kekerasan yang menimpa masyarakat adat, seperti perampasan wilayah adat di Tano Batak oleh perusahaan. Kasus lainnya penyerobotan wilayah adat masyarakat Tukan Hoken, Kabupaten Flores Timur yang dijadikan hak guna usaha satu perusahaan.

AMAN juga menyoroti perampasan wilayah Adat Laman Kinipan, Kalimantan Tengah. Rukka berkata penolakan masyarakat adat setempat telah berlangsung lama, dan mencuat pada 2018 lalu.

Negara harusnya membantu mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat adat. Namun, yang terjadi sebaliknya. Rukka menyebut kehadiran negara di sejumlah kasus justru berbuah kriminalisasi pada tetua adat setempat.

Rukka mengingatkan kasus adat di Laman Kinipan. Pada 26 Agustus 2020 lalu, Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan, Effendi Buhing ditangkap polisi karena terlibat konflik lahan dengan PT SML. Dia dilaporkan perusahaan itu karena diduga mencuri. Namun belakangan, dia dibebaskan aparat.

Deretan kasus tersebut, kata Rukka, lazim terjadi di tengah gemintang simbolis Jokowi mengenakan pakaian adat sejak 2017 lalu.

“Pada catatan akhir tahun 2020, AMAN mendokumentasikan sedikitnya terdapat 40 kasus kriminalisasi dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat sepanjang 2020. Pada periode Januari hingga Mei tahun lalu saja, diperkirakan seluas 1.488 hektar hutan di Papua,” jelasnya.

“Kita kan sudah tiga kali bertemu Jokowi ya, satu saat beliau maju jadi calon presiden, kemudian dua kali sejak beliau jadi presiden. Dan, ketika bertemu itu kan seolah-olah beliau betul-betul berkomitmen, betul-betul concern. Tapi, tidak begitu kan ternyata,” tambahnya.

Jokowi Tak Bisa Sekedar Main Simbol
AMAN juga menyoroti janji Jokowi untuk membentuk Satgas Masyarakat Adat dan UU Masyarakat Adat yang hingga kini belum terealisasi. Padahal, kata dia, hal tersebut penting untuk mengatasi permasalahan perampasan wilayah adat yang masih kerap terjadi di Indonesia.

“Janji Nawacita belum terpenuhi satu pun. Malah yang disahkan adalah revisi Undang-undang Minerba dan Omnibus Cilaka (Undang-undang Cipta Kerja),” ucap Rukka.

Satgas Adat, kata dia, perlu dibentuk untuk memetakan kewilayahan secara pasti agar tak terjadi penyerobotan lahan adat di daerah-daerah. Menurutnya, selama ini permasalahan tersebut hanya dianggap oleh pemerintah sebagai konflik antara swasta dengan masyarakat adat.

Dengan melihat sebagai konflik, penyelesaiannya pun harus melalui kesepakatan antara kedua belah pihak. Padahal, menurut Rukka, masalah mengenai lahan adat tersebut bukan sebuah konflik.

“Ini kan bukan kontestasi, ini kan murni perampasan wilayah adat yang pertarungannya sangat tidak seimbang. Karena perusahaan itu begitu mendapat privilege dan seluruh Undang-undang itu berpihak kepada mereka,” ucapnya.

“Enggak ada kami yang mau konflik. Tapi mempertahankan wilayah adat itu dianggap sebagai konflik. Akar permasalahannya karena negara ini enggak punya mekanisme untuk mengakui masyarakat adat, mengidentifikasi di mana masyarakat adat dan bersama-sama merencanakan pembangunan yang di dalamnya termasuk wilayah adat,” tambahnya.

Terpisah, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai tradisi Jokowi mengenakan pakaian adat dalam agenda-agenda resmi kenegaraan tidak akan berdampak banyak apabila tak dibarengi dengan tindakan nyata pemerintah yang pro terhadap masyarakat adat.

Menurutnya, sejauh ini, masih banyak masyarakat adat yang merasa tak mendapat bantuan dari pemerintah, terutama dalam kasus sengketa tanah. Ujang mendorong negara hadir membela masyarakat adat.

“Sementara ini yang kita nilai dan lihat, negara memang belum hadir ketika mereka (masyarakat adat) kesulitan, misalnya dalam kasus hukum,” kata Ujang.

“Jadi jangan sampai sifatnya hanya simbolis semata. Ini kan simbolis nih, menggunakan pakaian adat. Nah, pemakaian yang simbolis harus direalisasikan dengan makna-makna yang lain,” imbuhnya.

Ujang menyebut presiden tak cukup sekadar bertindak simbolis karena sebagai kepala negara, segala bentuk atribut dan tindakan Jokowi dapat dimaknai politis. Jika terjebak pada aksi simbolis semata, Jokowi rentan mendapat stigma yang negatif.

“Akan digoreng-goreng oleh lawan politiknya. Kalau Pak Jokowi bisa memadukan antara simbol yang dikenakan dengan realita kehidupan masyarakat adat, baru di situ ada esensinya,” jelas dia.

Sumber Berita / Artikel Asli : CNN indonesia

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here