Mobil Dinas Menteri: Malaysia Pakai Proton dan Filipina Avanza
Pilihan Malaysia menggunakan mobil nasionalnya, untuk operasional Perdana Menteri maupun kabinetnya, sudah bukan lagi rahasia. Walaupun memang kondisi Proton sudah tak segemilang dahulu.
Walaupun memang sempat pada 2008 lalu, ramai pemberitaan media lokal Malaysia seperti yang dilaporkan Bernama, ada rencana pembelian 14 unit Mercedes Benz E200 Kompressor, sebagai kendaraan resmi baru Exco dan Pejabat Senior Negara Bagian Terengganu.
Alasannya, Menteri Besar Terengganu Datuk Ahmad Said menyebut, pembelian perlu dilakukan karena biaya pemeliharaan Proton Perdana terlalu tinggi, lantaran mudah rusak dan tidak tahan perjalanan jarak jauh.
Merespons hal tersebut, Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak saat itu menegaskan, kebijakan Malaysia tetap mengharuskan kementerian dan pemerintah negara bagian, untuk menggunakan mobil nasional.
Iya, Malaysia sudah berani menempatkan mobil nasionalnya sebagai jati diri bangsa, dan juga ikon kemajuan negerinya pada sektor industri otomotif.
Berupaya membangkitkan kembali semangat nasionalisme, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad sebagai sang penggagas awal Proton, juga berencana untuk kembali memperkuat mobil nasionalnya, melalui proyek mobil nasional 3.0 pada 2020.
Sejauh ini model yang Proton yang dipakai pejabat negara adalah Proton Perdana. Model yang lahir pada 1995 atas hasil kolaborasi dengan Mitsubishi Galant generasi 7, kini punya dua varian mesin yakni 2.0 L dan 2.4 L Premium.
Soal fiturnya, sudah mengadopsi lampu LED depan dan belakang, layar TFT 6,2 inchi, dan sistem navigasi GPS. Kemudian soal sektor keselamatannya, rem sudah berteknologi ABD dan EBD, lalu Isofix, ESC (Electronic Stability Control), hingga Dual SRS Airbag.
Menyoal harga, saat ini banderolnya untuk mesin 2.0L mulai dari 103.927 ringgit Rp 353 jutaan sampai 104.326 ringgit setara Rp 354 jutaan. Sementara untuk 2.4L paling murah 126,849 ringgit atau Rp 431 jutaan, dan termahalnya 127,247 ringgit atau Rp 432 juta.
Pilih Toyota Avanza
Dari urusan nasionalisme industri otomotif yang dianut Malaysia, sedikit bergeser ke Filipina yang pemerintahnya mendorong para pejabat mereka, buat belajar menjadi sederhana.
Bagaimana tidak, sang Presiden Rodrigo Duterte pada 2016 lalu memulai pemerintahannya dengan pernyataan, akan memberikan pejabatnya mobil Toyota Avanza karena murah,
Memang, di dalam pertemuan dengan para anggota kabinet yang dipilihnya sehari setelah pengumuman kemenangannya 9 Mei 2016, dan jadi Presiden ke-16 negara itu, Duterte ingin menjalankan administrasi yang hemat.
Dirinya mengarahkan para pejabat yang sudah ditunjuknya, untuk tak lagi membeli tiket pesawat kelas bisnis dan pantang untuk menggunakan mobil mahal.
Seperti diketahui Avanza yang dipasarkan di Filipina, merupakan model yang diproduksi di Indonesia. Dari sisi kelas, mobil besutan Toyota tersebut masuk segmen Low MPV dengan harga jual di kisaran Rp 200 jutaan.
Lalu bagaimana Indonesia, dengan pengadaan mobil dinas baru buat para pejabatnya, dengan anggaran yang disiapkan mencapai Rp 152 miliar?
Sah, Menteri Jokowi Akan Pakai Mobil Harga Setengah Miliar
Kementerian Sekretariat Negara diketahui menggelar proyek pengadaan kendaraan dinas untuk menteri, yang akan menjabat di kabinet baru periode 2019-2024. Sistem lelang tersebut sudah selesai dilakukan, dengan nilai proyek Rp147 miliar.
PT Asta International Toyota Sales Operation ditunjuk sebagai pemenang, setelah melalui serangkaian proses. Bedasarkan rilis dari Kementerian Sekretariat Negara, dilansir Jumat 23 Agustus 2019, mobil yang dipilih adalah Toyota Crown Hybrid.
“Toyota Crown 2.5 HV G-Executive sebagai pengganti Toyota Crown Royal Saloon,” tulis rilis tersebut.
Menurut Asisten Deputi Humas, Kementerian Sekretariat Negara, Eddy Cahyono Sugiarto, kebutuhan mobil baru menteri sangat mendesak. Sebab, yang digunakan saat ini kondisinya tidak lagi layak pakai.
Baca Juga: Parah! Selama Ini Jokowi Dinas Pakai Mobil Rusak
“Membutuhkan biaya perawatan yang tinggi, sehingga perlu diremajakan. Dengan pertimbangan teknis, seperti faktor keamanan, keandalan, dan biaya pemeliharaan yang semakin mahal karena usia pemakaian,” tuturnya.
Menurut Eddy, usia kendaraan dinas menteri saat ini telah lebih dari 10 tahun. Sementara, pengadaan mobil dinas baru terakhir dilakukan pada 2005 dan 2009.
“Pengadaan kendaraan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme tender umum, dengan menggunakan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau online,” jelasnya.
Soal harga, Crown edisi Hybrid ditawarkan dengan banderol 5,2 juta Yen, atau setara Rp696 juta di Jepang. Sedangkan, varian mesin 2.000cc lebih murah Rp30 juta. (kwo) viva
