Di podium Kongres V PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menceritakan kenangannya ketika partai yang dia pimpin menjadi oposisi. Persisnya pada rentang periode 2004-2009 dan 2019-2014.
Mega mengaku kala itu sempat ditawari delapan kursi menteri oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tawaran itu ketika SBY terpilih menadi presiden periode 2004-2009. Namun tawaran itu ditolak. Putri presiden Soekarno itu meneguhkan hatinya bahwa PDIP adalah partai oposisi.
“Beliau tawari masuk kabinet dan PDIP ditawari delapan (kursi menteri),” ujar Megawati bercerita, di Bali, Kamis (8/8).
Ternyata penolakan Megawati ini dikeluhkan oleh beberapa elite PDIP. Sang ketua kala itu menolak kesempatan masuk dalam kabinet dengan menempatkan delapan kader pilihannya sebagai menteri di era pemerintahan SBY-JK.
Keluhan elite itu ditentang balik oleh istri alm Taufik Kiemas tersebut. Dia mempersilakan kader yang masuk dalam kabinet, tapi dengan catatan keluar dari PDIP. “Kalau elu ingin jadi menteri keluar dari PDIP,” tegasnya mengingat kenangan itu.
Cerita dari Presiden kelima RI itu dibenarkan oleh Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief. Dikatakannya, SBY sempat menawarkan delapan kursi menteri ke PDIP. Kala itu selain PDIP, SBY pun mengajak Partai Gerindra bergabung oleh SBY. Penawaran itu disertai adanya kursi menteri.
”Saya saksi bahwa memang PDIP dan juga Gerindra saat itu diajak bergabung, walau dua partai itu punya pilihan lain,” ujar Andi.
Menurut Andi, di pemerintahan SBY membutuhkan kerja sama banyak pihak untuk membangun Indonesia. Dalam mengelola pemerintahan selama sepuluh tahun diperlukan gotong royong. “Demokrat saat berkuasa memang diperuntukkan untuk pemerintahan gotong royong,” katanya.
Sebetulnya, imbuh pria yang pernah ditangkap karena terseret kasus narkoba itu, di pemerintahan Jokowi kondisinya hampir mirip. Pada 2014 lalu Partai Demokrat pun diajak Jokowi untuk bergabung dalam kabinet.
“Pemerintahan Pak Jokowi 2014-2019 juga hampir mirip, mengajak PAN, Golkar, dan PPP bergabung. Partai Demokrat juga ditawari posisi dalam pemerintahan oleh Pak Jokowi langsung. Namun Pak SBY dan Demokrat memilih jadi penyeimbang.” jpg
