MAKI Pesimis Harun Masiku Tertangkap: Pengumuman KPK Interpol Terbitkan Red Notice Cuma Lip Service

388

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengaku pesimis Harun Masiku bisa segera tertangkap.

Sekalipun, kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menginformasikan National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia telah menerbitkan red notice untuk mantan politikus PDIP tersebut.

“Sangat-sangat pesimis,” kata Boyamin di Jakarta pada Senin (2/8/2021).

Boyamin menjelaskan, pengumuman yang disampaikan KPK soal telah diterbitkannya red notice untuk Harun Masiku merupakan lip service belaka. Sebab, ia menilai ada kesan tidak serius.

Menurutnya, peringatan atas lebih dari 500 hari buronnya Harun Masiku, membuat KPK seolah serius melakukan upaya pergerakan untuk menangkap Harun Masiku.

Adapun pengumuman penerbitan red notice yang dilakukan KPK pada Jumat (30/7/2021) lalu dinilainya hanya untuk sekadar menghindari reaksi minor masyarakat.

Selain itu, penerbitan itu menjadi tidak berguna karena baru dikeluarkan setelah lebih dari satu tahun sejak Harun Masiku buron.

Boyamin mengatakan, soal pemberitahuan buronan internasional itu seharusnya langsung dapat diterbitkan sejak yang bersangkutan diketahui menghilang.

Boyamin juga menjelaskan ganjalan terbesar berlarutnya kasus Harun Masiku ialah semata-mata akibat alasan non-teknis.

“Semata-mata alasan non teknis karena banyak kepentingan yang dikhawatirkan terbongkar jika Harun Masiku tertangkap,” ucapnya.

“Sehingga ‘bernyanyi’ seperti jaman Nazarudin membongkar kasus Hambalang dan e-KTP.”

Sebelumnya, Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menginformasikan pada Jumat (30/7/2021) bahwa NCB Interpol Indonesia telah menerbitkan red notice atas nama Harun Masiku.

 

Ali mengatakan, KPK terus bekerja serius mencari dan menangkap Harun Masiku yang sebelumnya telah ditetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK terkait kasus korupsi pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI.

“KPK berharap bisa menangkap DPO Harun Masiku,” kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (30/7/2021).

Kasus Harun Masiku turut menjerat mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang dijatuhi pidana penjara selama tujuh tahun.

 

Termasuk denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik selama lima tahun sejak menjalani pidana pokok.

Sementara kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina yang ikut menerima suap sebesar Rp 60 juta dari Masiku divonis 4 tahun penjara.

Suap tersebut ditujukan agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan PAW dari anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Sumatera Selatan 1 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Sumber Berita / Artikel Asli : KOMPAS TV

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here