Luhut Buka Kembali Ekspor Batu Bara Meski Sempat Dilarang Jokowi, Said Didu: Pembuat Kebijakan Rangkap Pelaku

354
Said Didu

Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu memberikan kritik tajam terkait kebijakan pemerintah yang kembali membuka kembali ekspor batu bara.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat melarang ekspor batu bara. Namun keputusan tersebut tampaknya hanya bertahan selama 10 hari.

Hal ini karena, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan bahwa ekspor batu bara kembali dibuka.

Perubahan kebijakan ini yang terhitung cepat ini sontak menuai reaksi dari berbagai pihak. Sebab, kebijakan larangan ekspor ini harusnya berlaku sampai 31 Januari 2022.

Salah satu kritik mengenai kebijakan ekspor batu bara ini juga disampaikan oleh Said Didu. Melalui cuitannya di Twitter, Said Didu mengatakan bahwa kebijakan pemerintah yang terkesan mudah bergonta ganti justru menurunkan tingkat kepercayaan rakyat.

Said Didu secara terang-terangan mengaku curiga jika kebijakan ekspor batu bara tersebut demi kepentingan rakyat dan negara.

“Sangat sulit meyakinkan publik bahwa kebijakan pengolahan batu bara saat ini ditunjukkan untuk kepentingan rakyat dan negara,” seperti dikutip Kabar Besuki dari Twitter @msaid_didu.

Pria yang kini aktif menjadi pegiat media sosial itu bahkan mengatakan bahwa pembuat kebijakan ini adalah pejabat negara yang merangkap sebagai pelaku usaha batu bara.

“publik paham bahwa pembuat kebijakan saat ini merangkap sebagai pelaku usaha atau afiliasi pelaku usaha batu bara,” ujar Said Didu.

Tak berhenti disitu, Said Didu juga menilai bahwa kebijakan pengolahan batu bara ini adalah sebuah bentuk praktek oligarki yang sempurna yang dilakukan oleh pemerintah.

“Inilah praktek oligarki yang sempurna,” tegasnya.

Said Didu menilai bahwa kebijakan ekspor batu bara yang diterapkan pemerintah menjadi bukti bahwa penguasa tidak berani menindak pengusaha.

“Kasus kebijakan ekspor batubara dengan gaya poco-poco jadi bukti bahwa penguasa tidak berani menindak pengusaha yang mungkin bagian dari oligarki dengan fakta sbb: 1) tidak berani mengumumkan dan memberikan denda kepada perusahaan pelanggar DMO, 2) tidak berani konsisten larang ekspor batu bara,” pungkasnya.***

Sumber Berita / Artikel Asli : Pikiran Rakyat

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here