Logika Rocky Gerung Siapa yang Mampu Urus NKRI Disambut Tepuk Tangan: Yang Mampu Urus Tanah Abang

541

Pengamat Politik, Rocky Gerung menyebutkan siapa yang mampu mengurus Indonesia.

Dikutip TribunWow.com, hal ini diungkap Rocky Gerung saat menjadi narasumber program Indonesia Lawyers Club (ILC) bertema ‘Anies di Pusaran Bully’ melalui siaran YouTube Indonesia Lawyers Club, Selasa (13/8/2019).

Mulanya Rocky Gerung menanggapi soal dianggap gagalnya Anies Baswedan sebagai Gubernur Ibukota Indonesia yakni DKI Jakarta oleh sejumlah pihak.

Ia pun menyebut jika memang gubernur telah gagal, seharusnya yang dipindah gubernurnya bukan ibukotanya.

“Nah kalau dianggap bahwa Gubernur DKI gagal, maka yang musti dipindah gubernur DKI nya bukan ibukotanya,” ujar Rocky Gerung disambut tepuk tangan di studio ILC.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan.

Rocky Gerung lantas memberikan logika mengenai siapa yang seharusnya bisa memimpin NKRI atau Indonesia.

“Gampang saja kan. Soal begituan. Saya anggap bahwa Jakarta itu Ibukota NKRI. Yang bisa mengurus Jakarta, potensial untuk mengurus NKRI,” ujar Rocky Gerung.

“Tetapi, Ibukota Jakarta adalah Tanah Abang, yang mampu mengurus Tanah Abang pasti bisa mengurus Jakarta,” paparnya kembali ditepuktangani penonton ILC yang hadir.

“Itu bab I itu, saya bukan konsultan Anies,” tambah Rocky Gerung.

Rocky Gerung juga membahas mengenai topik di ILC yang bertema ‘Anies di Pusaran Bully’.

“Saya tertarik dengan temanya, Anis Baswedan di pusaran bully itu,” ujar Rocky Gerung menyebut topik ILC.

Pengamat Politik, Rocky Gerung angkat suara soal teka-teki posisi Presidium Alumni (PA) 212 setelah pertemuan Prabowo Subianto dan Joko Widodo beberapa waktu lalu
Pengamat Politik, Rocky Gerung angkat suara soal teka-teki posisi Presidium Alumni (PA) 212 setelah pertemuan Prabowo Subianto dan Joko Widodo beberapa waktu lalu (YouTube Indonesia Lawyers Club)

Rocky Gerung pun mengaku juga mendapatkan bully namun tak menganggap sebagai siksaan.

“Saya juga tiap hari di-bully tuh, tapi saya enggak pernah anggap itu sebagai siksaan. Saya enggak tahu Anies tersiksa enggak dengan bully-an itu,” tanya Rocky Gerung.

Ia menganggap bully yang diterima dirinya sering berubah-ubah.

“Karena saya anggap yang bully saya tiap hari enggak konsisten. Satu waktu saya dibilang Atheis, trus dibilang homo, trus dibilang womanizer itu sudah bertentangan homo ke womanizer. Trus impoten segala macam,” kata Rocky Gerung.

“Jadi terlihat bahwa yang bikin bully ke saya itu tak ada koordinatornya. Jadi resultance-nya nol, ngaco saja” ucap Rocky Gerung.

Lantas ia menilai apa yang diterima Anies Baswedan terlihat ada koordinatornya.

Dari pengamatannya, tak hanya warga DKI Jakarta namun juga luar Jakarta yang merundung Anies Baswedan.

“Tapi Anies kelihatannya ada koordinator bully kenapa? Karena saya perhatikan yang bully Anies itu bukan sekedar warga Jakarta, warga non Jakarta pun bully Anies. Satu Indonesia bully Anies,” papar Rocky Gerung.

“Artinya ada konduktornya, ada orkestrasi untuk bully Anies.” papar Rocky Gerung.
Dirinya lalu mendiskusikan lebih jauh, alasan mengapa Anies bisa di-bully.

“Baru kita ajukan pertanyaan lagi, kenapa dia di-bully satu Indonesia. Itu bukan soal keahlian teknis, ini adalah soal yang lebih politis, pasti itu,” ujarnya.

Lihat videonya di menit ke 1.19:

 

Kritikan untuk Anies Baswedan

Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean memberikan kritik mengenai pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi (nopol) ganjil dan genap di DKI Jakarta.

Ferdinand Hutahaean mengatakan warga Jakarta tengah kecewa dengan kebijakan ganjil genap yang kini tengah dalam masa uji coba.

“Kekecewaan warga kita sekarang, yang semakin bertambah adalah kebijakan ganjil genap, saya agak kecewa ya dengan kebijakan seperti ini,” ujar Ferdinand Hutahaean.

Menurutnya kebijakan ganjil genap dirasa tidak kreatif dan seharusnya diganti.

“Menurut saya ini kebijakan agak pemalas. Tidak kreatif mencari kebijakan. Tidak mengatasi kemacetan, bagaimana mengurangi polusi. Kebijakan ganjil genap ini harusnya bisa diganti dengan kebijakan yang lain,” papar Ferdinand Hutahaean.

Ia pun menyayangkan study banding Anies Baswedan ke luar negeri yang tidak menghadirkan solusi lain.

“Saya tidak bisa melihat di kota besar manapun di dunia ini ganjil genap ini menjadi sebuah solusi.”

“Hanya di kita, padahal Bang Anies sahabat kita ini sudah beberapa kali studi banding keluar negeri, dan harusnya menemukan kebijakan yang baik,” katanya.

Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi (nopol) ganjil dan genap di DKI Jakarta tidak kreatif.
Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi (nopol) ganjil dan genap di DKI Jakarta tidak kreatif. (Capture Indonesia Lawyers Club)

Bagi Ferdinand Hutahaean kebijakan yang bisa diterapkan lainnya mengenai pembagian waktu masuk sekolah maupun kerja.

“Pengganti ganjil genap ini seharusnya bisa dilakukan jam, jam anak sekolah dibedakan dengan jam PNS, dibedakan dengan jam kerja swasta.”

“PNS ini bisa saja dibikin masuk jam 9 pulang jam 10 malam. Toh sekarang masuk jam 7 juga rata-rata pulangnya jam 9-10 malam. Alasaanya macet,” ulasnya.

“Swasta bisa diatur, sekolah bisa diatur, sehingga pertumpahan kendaraan di jalan tidak serentak. Ini yang harusnya diatur. Jadi bukan malah membatasi.”

“Kalau pemerintah seorang pejabat negara berorientasi kebijakan akan pembatasan, itu malas kerja. Harusnya kreatif mencari solusi yang lain,” ujar Ferdinand Hutahaean.

Sedangkan Ferdinand Hutahaean beranggapan sistem ganjil genap tak akan bertahan lama.

“Mengenai polusi, banyak cara yang lain, bukan ganjil genap.”

“Ganjil genap itu sebagian dan tidak akan bertahan lama, paling 12 bulan dan orang akan berpikir membeli mobil baru. Dia sesuaikan tanggalnya dengan plat nomor,” pungkasnya.

Lihat di menit ke 1.59:

 

Kritik Lain untuk Anies

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu mengatakan kebijakan Anies Baswedan membuat rakyat berkorban untuk sesama rakyat.

Hal ini disebutkan Adian Napitulu terhadap kebijakan Anies Baswedan dalam melebarkan trotoar di sejumlah jalan di Jakarta.

“Saya melihat ada perbedaan cara pandang kita tentang jalan dan trotoar,” ujar Adian Napitupulu .

Ia mengkritik mengenai jalan umum yang dikorbankan untuk meluaskan ruas trotoar.

“Enggak masalah trotoar itu menjadi lebar, tapi kenapa kita enggak ambil lahan yang ada di kantor besar itu, jangan kemudian kita ambil lahan yang di jalan itu,” paparnya.

“Saya setuju trotoar itu menjadi besar, saya setuju jika orang bisa lari-lari begitu, Bang Rocky (pengamat politik) bisa gulung-gulung di sana dan bergerung-gerung di sana misalnya. Tapi maksudnya jangan ambil jalan,” ungkapnya.

Ia pun menantang Anies Baswedan agar membeli sedikit lahan dari gedung kantor untuk melebarkan ruas trotoar.

“Kalau memang dia gubernur yang berani, gubernur yang punya wibawa, dengan Rp 97 triliun itu, beli gedung itu sekian meter ke jalan bukan merampas hak orang lain, untuk memberikan hak kepada orang lain lagi,” jelas Adian Napitupulu.

“Ini perbedaan kita tentang trotoar tadi, saya setuju jika trotoar itu besar, tapi kenapa? Di Kemang itu sebenarnya bisa dibebaskan lagi 1,5 meter ke kanan dan 1,5 meter ke kiri.”

“Tetapi karena tidak mau mengeluarkan uang, jalan itulah yang diambil. Jadi rakyat berkorban untuk rakyat bukan pemerintah berkorban untuk rakyat. Ini persoalan menurut saya,” pungkas Adian Napitupulu.

Lihat di Menit ke 2:33:24

 

.tribunnews

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + 2 =