JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono memberikan pembelaannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait insiden listrik padam (blackout) di Jabodetabek, Baten dan Jawa Barat.
Menurut Arief, insiden itu jelas telah mencoreng citra orang nomor satu di Indonesia tersebut.
Ia juga mengaitkan insiden itu dengan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) hari ini, Senin (5/8/2019).
Atas insiden listrik padam itu, anak buah Prabowo Subianto itu mengecam PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Menurutnya, tidak ada kata maaf bagi direksi BUMN yang kini dipimpin Plt Sripeni Inten Cahyani tersebut.
Arief juga menegaskan harus ada yang bertanggungjawab atas padamnya listrik yang dimulai Minggu (4/8) siang itu.
Pilihannya, kata dia, hanya ada dua. Yakni mundur dari jabatan yang sedang dipangku, atau dipecat oleh Presiden.
“Jangan hanya menanggung untuk menjawab pertanyaan Pak Joko Widodo saja,” ujarnya, Senin (5/8/2019).
Menurutnya, akibat pemadaman listrik di setengah Pulau Jawa itu, kurs Rupiah mengalami penurunan.
“Direksi PLN telah mencoreng nama (baik) Presiden Joko Widodo,” tegasnya.
Kejadian itu juga jelas telah membuat malu Jokowi yang selama ini telah fokus pada pembangunan infrastruktur kelistrikan guna mendukung investasi.
Padamnya listrik itu juga berlangsung cukup lama yang sangat berdampak pada dunia usaha.
Karena itu, ia menduga ada unsur kesengajaan dalam insiden padamnya listrik dimksud.
“Bisa diduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan pihak PLN untuk membuat kekacauan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial di masyarakat,” tuding Arief.
Di sisi lain, kompensasi yang ditawarkan PLN, dinilai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini jelas sangat tak sebanding dengan kerugian yang dialami para pelaku usaha dan masyarakat.
“Kompensasi yang ditawarkan PLN tidak ada gunanya. Padamnya listrik PLN sama saja dengan bencana ekonomi akibat kesalahan manajemen PLN,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyatakan, ketimbang mencopor Dirut PLN, lebih baik mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno.
Dengan ‘mendepak’ Rini dari kursi Menteri BUMN, diyakininya akan lebih siginifikan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Menterinya saja sekalian diganti. Lagian kan Presiden akan lanjut (periode kedua),” ujar Gus Irawan saat dihubungi, Senin (5/8/2019).
Politisi Gerindra ini menilai, Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan mencopot menteri yang membantunya dalam bekerja.
Selain itu, sambungnya, dengan mecopot menteri maka dapat membantu menjalankan janji politik Jokowi di periode pertama yang sedang berjalan.
“Beliau bisa ganti menteri yang tidak perform agar program bagi mencapai visi misi yang dijanjikan dalam masa kampanye segera dijalankan tanpa harus menunggu periode berjalan berakhir,” pungkas politisi asal Sumatera Utara ini.
