KPU Sebut Sudah Coret WNA yang Masuk DPT, Jumlahnya Bukan 103 Orang

489

JAKARTA – Kabar tentang adanya ratusan Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), langsung disikapi KPU. Lembaga penyelenggara pemilu itu mengklaim sudah mencoret para WNA itu dari DPT Pemilu 2019.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengakui memang sempat beredar kabar tentang 103 WNA yang masuk DPT. Namun setelah dilakukan pengecekan secara mendalam, ternyata namanya ada yang ganda.

“Jadi 103 setelah kita teliti, kita telusuri ternyata data akhir kita 101,” kata Arief di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019).

Jumlah sebanyak itu tersebar di 17 provinsi. Diantara di Aceh ada 2 pemilih, Bali 34, Banten 6, DIY 3, Jambi 1, Jawa Barat 10, Jawa Tengah 12, Jawa Timur 16, Bangka Belitung 1, Lampung 1, Nusa Tenggara Barat (NTB) 7, Nusa Tenggara Timur (NTT) 1, Papua 1, Sulawesi Selatan 1, Sulawesi Utara 1, Sumatera Barat 3 dan Sumatera Utara 1 orang pemilih WNA.

e-KPT Warga Negawa China di Cianjur, Jawa Barat, ktp wna

e-KPT Warga Negawa China di Cianjur, Jawa Barat

Arief memastikan, KPU telah mencoret data WNA yang masuk dalam DPT tersebut.

“Sudah kita tindaklanjuti dengan melakukan pencoretan. Jadi dia kita keluarkan dari data DPT kita, tapi sampai tadi siang 12 provinsi sudah menindaklanjuti, tinggal 5 provinsi. Tapi mungkin sore ini tinggal 1 provinsi saja Papua yang sedang diproses untuk dikeluarkan di DPT kita,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewanti-wanti KPU dan instansi terkait menyikapi serius kabar WNA masuk DPT. Sebab jika para WNA yang notabene tidak punya hak suara di Pemilu, ikut nyoblos, bisa berdampak pada dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU).

“Bisa PSU (pemungutan suara ulang) karena orang yang tidak berhak bisa milih,” kata Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019).

Dia menegaskan ditemukannya data WNA pemilik KTP elektronik masuk daftar pemilih tetap di sejumlah daerah adalah masalah serius. Dia meminta KPU melakukan pengecekan dan segera membuang WNA tersebut dari DPT.

Langkah pengecekan ditekankannya harus dilakukan. Terlebih, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyatakan kalau data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) yang diserahkan ke KPU tanpa ada WNA.

“Itu (ditemukan) di beberapa provinsi dan harus dibuang di DPT karena kan bisa memilih,” tutup Rahmat.

(rmol/fat/pojoksatu)

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...