KPK Bakal Tindaklanjuti Laporan Terhadap Ahok

287
Ahok

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan menindaklanjuti pemeriksaan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mantan gubernur DKI Jakarta itu dilaporkan atas sejumlah dugaan perkara korupsi selama menjabat sebagai kepala daerah di DKI Jakarta.

“Terkait laporan tersebut, benar bahwa telah diterima oleh Bagian Persuratan KPK,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Jakarta, Jumat (7/1).

Ali mengatakan, KPK akan memverifikasi dan menelaah data serta informasi dari setiap laporan yang masuk ke lembaga antirasuah. Dia berkata, verifikasi dan telaah dilakukan guna memastikan apakah pengaduan tersebut merupakan tindak pidana korupsi dan menjadi ranah kewenangan KPK atau tidak sebagaimana diatur Undang-Undang (UU).

“Apabila kedua unsur tersebut terpenuhi maka KPK tentu akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

Alasannya, Ali mengingatkan pentingnya kelengkapan serta validitas laporan dan data pendukungnya agar memudahkan tim dalam memproses tindak lanjut laporan dimaksud. Dia mengungkapkan, saat ini masih banyak laporan yang disampaikan berisi data dan informasi pendukung awal yang tidak lengkap.

Merujuk pada data pengaduan masyarakat tahun 2021, dari total 4.040 aduan, sekitar 2.481 diarsipkan atau kurang lebih sebesar 61 persen. Hal tersebut di antaranya karena tidak ada kelengkapan informasi ataupun data dukung awal yang cukup.

Ali melanjutkan, setiap tindak lanjut KPK atas suatu aduan tidak selalu menggunakan pendekatan penindakan. Dia mengatakan, KPK dapat memakai data dan informasi dalam pengaduan tersebut untuk melakukan perbaikan sistem dan tata kelola pada instansi terkait melalui pendekatan strategi pencegahan korupsi.

Sebelumnya, pelaporan terhadap Ahok dilakukan oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK). Salah satu perkara yang dilaporkan PNPK adalah pembelian lahan Rumah Sakit sakit Sumber Waras di Jakarta Barat oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

PNPK merinci kasus RS Sumber Waras berpotensi merugikan negara Rp 191 miliar dan berpotensi bertambah Rp 400 miliar. Sedangkan dalam perkara lahan taman BMW berpotensi merugikan negara puluhan miliar.

Dalam kasus lahan Cengkareng Barat, PNPK mencatat bahwa negara berpotensi dirugikan Rp 668 miliar. Sedangkan dalam perkara dana CSR, PNPK menyebut kalau dana hingga ratusan miliar itu tidak dimasukkan dalam APBD, tetapi dikelola Ahok Center.

Sementara terkait kasus reklamasi teluk Jakarta, PNPK menyebut Ahok dan oknum Pemprov DKI jakarta telah menerima gratifikasi Rp 220 miliar. Dalam perkara dana non-budgeter, PNPK meyakini Ahok telah memanfaatkan dana CSR secara off-budget untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

PNPK juga menuding Ahok telah melakukan penggusuran secara brutal terhadap warga di puluhan kampung di DKI Jakarta. PNPK menyebutkan penggusuran dilakukan hanya sebagai dalih untuk kepentingan bisnis bagi para pengembang.

Sumber Berita / Artikel Asli : Republika

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here