Kontroversi Revisi UU KPK, Rektor di Bogor Angkat Bicara, Simak Videonya

439

BOGOR- Revisi Undang-Undang Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus menuai kritikan.

Berbagai elemen menganggap revisi undang-undang KPK merupakan bentuk pelemahan terhadap antirasuah tersebut.

Rektor Universitas Djunada Bogor, Dede Kardaya menganggap jika revisi undang-undang KPK untuk melemahkan independensi KPK sebaiknya ditolak.

“Tapi kalau memperkuat itu bagus. Selamatkan KPK, Selamtkan Indonesia,” katanya kepada pojokbogor saat ditemui di kampusnya di Ciawi Bogor, Sabtu (07/09/2019).

Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia tengah melakukan revisi terhadap undang-undang KPK nomor 30 tahun 2002.

Dalam draf revisi UU KPK kali ini, kewenangan KPK makin dibatasi dengan adanya dewan pengawas. Penyadapan hingga penggeledahan harus seizin dewan pengawas tersebut. Revisi UU KPK juga mengatur soal penghentian kasus.

Kini revisi Undang-undang Komisi Pemberatasan Korupsi sudah ditangan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Namun hingga kini Joko Widodo sendiri

DPR tinggal menunggu apakah Jokowi akan mengeluarkan surat presiden (surpres) yang memerintahkan menterinya untuk membahas RUU KPK ini bersama para anggota dewan.

Simak videonya:

 

(adi/pojokbogor)

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 + = 14