JAKARTA – Listrik padam total menjadi bukti bahwa ada permasalahan di internal PT Perusahaan Listrik Negawa (PLN).
Demikian disampaikan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019).
Menurutnya, listrik padam itu jelas telah merugikan publik. Karena itu, pihaknya mendesa PLN memberikan ganti rugi kepada masyarakat terdampak di Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat.
“Harus ada ganti kerugian,” tegasnya.
Yang paling disayangkan pihaknya adalah, PLN dinilai tak memberitahukan secara gamblang kepada masyarakat penyebab listrik padam total.
Hal itu menunjukkan, bahwa sejatinya ada masalah tata kelola di internal perusahaan plat merah tersebut.
Tak hanya itu, Komnas HAM juga mempertanyakan soal penanganan kondisi darurat.
Menurutnya, jika PLN punya perencanaan yang baik, maka persoalan mati listrik ini tak perlu berlarut-larut.
“Menurut saya, planning untuk menempatkan ini sebagai sesuatu hal yang strategis tidak secara serius dilakukan,” ucapnya.
Anam mengatakan, pemadaman listrik yang dimulai Minggu (4/8) siang itu juga berkaitan dengan hak asasi manusia terutama soal keamanan.
Atas dasar itu, ia meminta Direktur Utama PLN menyiapkan rencana agar hal serupa tidak kembali terjadi.
“Yang pasti persoalan ini harus dievaluasi dan jelaskan kepada publik kenapa ini terjadi,” tegasnya.
Yang kedua, lanjutnya, apa planning-nya agar insiden serupa tidak terjadi kembali.
“Ketiga, kalau memang ada kelalaian, diusut sampai tindakan hukum, tidak hanya sanksi administratif,” katanya.
Senada, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menilai PLN harus memberikan kompensasi kepada konsumen akibat pemadaman listrik di setengah Pulau Jawa.
Nantinya bukan hanya berdasar regulasi teknis yang ada, tetapi PLN bisa menelisik kerugian rill yang dialami konsumen akibat pemadaman tersebut.
“Padamnya listrik, apalagi di Jabodetabek, bukan hanya merugikan konsumen residensial saja tetapi juga sektor pelaku usaha,” kata Tulus.
Pihaknya juga menilai, insiden itu bisa menjadi sinyal buruk bagi daya tarik investasi di Jakarta dan bahkan Indonesia.
“Kalau di Jakarta saja seperti ini, bagaimana di luar Jakarta dan atau di luar Pulau Jawa?,” cetusnya.
Karena itu, pihaknya sangat menyesalkan listrik padam total di Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat itu.
Hal ini juga bisa menjadi tengara bahwa infrastruktur pembangkit PT PLN belum handal.
Oleh karena itu, program pemerintah seharusnya bukan hanya menambah kapasitas pembangkit PLN, tetapi juga harus meningkatkan keandalan pembangkit PT PLN.
“Infrastruktur pendukung lainnya, seperti transmisi, gardu induk, gardu distribusi, dan lain-lainnya,” tutupnya.
