Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait beberapa Kiai Nahdlatul Ulama (NU) yang kecewa dengan Keputusan Presiden Joko Widodo yang mengakat Jenderal Purnawirawan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama.
Menurut Hasto, selama ini PDI Perjuangan mendergarkan semua aspirasi dari NU. Termasuk memperjuangkan dalam menetapkan Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober.
“Kami PDI Perjuangan sangat menyadari peran NU yang begitu besar maka kenapa kami juga ikut memperjuangakan hari santri 22 Oktober,” kata Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).
Ia menuturkan, PDI akan selalu memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi NU dan akan disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo.
Terkait pengangkatan Menag Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Hasto menegaskan tidak membeda-bedakan antara militer dan sipil. Akan tetapi, kata dia, pengangkatan Fachrul Razi sebagai Menag demi membangun bangsa Indonesia.
“Sebelum-sebelumnya dilakukan disitu, kita tidak melakukan dikotomi antara militer dan sipil, semua didalam membangun bangsa ini,” jelasnya.
Sebelumhnya, banyak kiai dari NU kecewa karena Presiden Jokowi menunjuk Fachrul Razi sebagai Menag.
Ketua PBNU Robikin Emhas mengungkapkan bahwa ia dan pengurus PBNU lainnya banyak menerima pertanyaan dari para kiai terkait Menag.
“Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes,” ungkap Robikin di Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Menurut Robikin, para kiai paham Kementerian Agama harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama.
“Namun, para kiai tak habis mengerti terhadap pilihan yang ada,” ujarnya.
Robikin mengatakan, para kiai sudah lama merisaukan fenomena terjadinya pendangkalan pemahaman agama yang ditandai merebaknya sikap intoleran, bahkan sikap ekstrem dengan mengatasnamakan agama.
“Semua di luar kelompoknya, kafir dan halal darahnya. Teror adalah ujung pemahaman keagamaan yang keliru seperti ini,” kata Robikin.
Karena kondisi dan daya rusak yang diakibatkan, lanjut Robikin, secara kelembagaan jauh waktu NU tegas mengingatkan bahaya radikalisme itu. “Bahkan NU menyatakan Indonesia sudah kategori darurat radikalisme, di samping darurat narkoba dan LGBT,” ujar Robikin.[] akurat
