Keberatan Kartu Vaksin Jadi Syarat Administrasi, dr. Tirta Ungkap Risikonya

628
Kartu / Setivikad Vaksin

Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 Jawa Bali hingga 16 Agustus mendatang.

Perpanjangan ini diikuti dengan sejumlah kelonggaran, salah satunya diperbolehkannya mal atau pusat perbelanjaan kembali beroperasi.

Namun di sisi lain, masyarakat diwajibkan menunjukkan kartu vaksinasi jika ingin memasuki pusat perbelanjaan.

Tak hanya mal, sejumlah fasilitas umum lainnya juga memberlakukan kartu vaksinasi sebagai syarat masuk.

Menanggapi hal tersebut, dr. Tirta mengaku keberatan jika kartu vaksinasi dipakai sebagai syarat administrasi.

Pasalnya, saat ini pendistribusian vaksin di Indonesia masih belum merata.

 

Sejujurnya, saya kurang setuju sama kebijakan sertifikat vaksin buat administrasi KALAU DOSISNYA BELUM MERATA,” ujar Tirta sebagaimana dikutip dari akun Twitter @dr.tirta pada hari Senin, 9 Agustus 2021.

Belum lagi pengiriman vaksin ke luar Jawa yang acap mengalami hambatan di perjalanan.

Semoga luar jawa juga diperhatikan. Terutama puskesmas-puskesmas,” ucapnya.

 

Dia juga memperhatikan jumlah pasien yang belum bisa divaksin hingga saat ini.

Apalagi juga banyak pasien yang belum bisa divaksin, ini juga harus dipikirkan nasibnya,” kata dr. Tirta.

Dengan kondisi seperti itu, dr. Tirta khawatir risiko kerumunan semakin tinggi lantaran antrean vaksinasi bisa membeludak.

Yakin. Ini bakal jebluk (pecah) antrean vaksinnya,” tuturnya.

Oleh karena itu dr. Tirta berharap agar ketersediaan vaksin bisa segera tercukupi.

Semoga saja dosis cukup,” kata Dokter Tirta.

Sumber Berita / Artikel Asli : Pikiran Rakyat

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here