Kasus Tambang Nikel Rugikan Negara Rp 2,7 Triliun Diperiksa KPK

404
KPK

Dugaan kasus korupsi terkait pemberian izin kuasa pertambangan nikel di Wilayah Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Manajer PT Harita Grup, Wijang Prihartono.

Wijang Prihartono diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan tersebut untuk tersangka Aswad Sulaiman, mantan Bupati Konawe Utara.

“Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ASW (Aswad Sulaiman),” ujar Plt Jurubicara KPK, Ali Fikri di Jakarta Selatan.

Diketahui, dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan Aswad Sulaiman sebagai tersangka korupsi pemberian izin pertambangan nikel. Aswad diduga merugikan negara hingga Rp 2,7 triliun.

Aswad Sulaiman bahkan disinyalir melakukan praktik rasuah saat menjabat sebagai Bupati Konawe Utara antara tahun 2007-2009 dan 2011-2016. Dalam kasus ini pula, Aswad diduga memberikan izin pertambangan dengan melakukan perbuatan melawan hukum. Dilansir dari Politikrmol. Selasa, 23 November 2021.

 

Oleh karena itu, Politikus Partai Demokrat itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Selain diduga merugikan negara hingga Rp 2,7 triliun. Aswah Sulaiman juga diduga menerima sual sebesar Rp 13 miliar dari sejumlah perusahaan terkait pertambangan nikel. Diketahui uang itu diterima Aswad saat menjadi Bupati Konawe Utara pada tahun 2007-2009.

Atas dugaan suap tersebut, Aswad juga disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telag diubah dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Sumber Berita / Artikel Sumber :.terkini. 

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 86 = 95