Jokowi Tegaskan UU Cipta Kerja Tetap Berlaku 2 Tahun ke Depan, Politisi Demokrat: Pro Rakyat Atau Oligarki?

266
Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja/Omnibus Law beserta peraturan turunannya akan tetap berlaku selama 2 tahun ke depan.

Jokowi meminta agar para investor dan pengusaha tak perlu khawatir. Ia menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Cipta Kerja tak akan mempengaruhi proses investasi.

Meski begitu, Jokowi mengaku telah memerintahkan para menteri di kabinetnya untuk segera menindaklanjuti putusan MK terkait UU Cipta Kerja.

Menanggapi pernyataan Jokowi, Politisi Partai Demokrat Abdullah Rasyid mengatakan bahwa keputusan mantan Wali Kota Solo itu sangat mengganggu kewarasan.

Ikuti Survey Repelita : 

Siapakah Presiden 2024 Pilihan Anda?

Pasalnya, meski sudah dinyatakan inkonstitusional karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, Jokowi tetap memberlakukan UU Cipta Kerja.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Abdullah Rasyid melalui akun media sosial pribadinya.

“Jelas INKONSTITUSIONAL dan BERTENTANGAN dengan UUD NKRI 1945. Jika tetap diberlakukan, tentu sangat mengganggu kewarasan,” kata Abdullah Rasyid, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @Rasy_Abdullah pada Selasa, 30 November 2021.

Menurut Abdullah Rasyid, kini merupakan saatnya Jokowi membuktikan kepada publik apakah mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpihak kepada rakyat atau oligarki.

“Inilah saat @jokowi membuktikan, dirinya Pemimpin pro rakyat atau pro oligarki,” tegasnya.

Kepala Biro Perhubungan DPP Partai Demokrat itu menilai, pembuktian Jokowi akan menjadi warisan bagi generasi berikutnya.

“Pembuktian ini akan jadi legacy buat generasi,” ujarnya.

Sebelumnya, MK telah memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD NRI 1945.

MK menyatakan UU Cipta Kerja tidak mengikat hukum secara bersyarat. Karena itu, pemerintah diberi waktu 2 tahun untuk melakukan perbaikan.

Apabila dalam kurun waktu tersebut pemerintah tak kunjung memperbaiki UU Cipta Kerja, maka peraturan lama otomatis akan diberlakukan kembali.***

Sumber Berita / Artikel Asli : Pikiran Rakyat

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here