Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta lembaga legislatif membuat regulasi yang kompatibel dengan perkembangan zaman. Dia meminta DPR tanggap terhadap tantangan baru yang belum diatur dalam perundang-undangan.
Dia menyebut, pemanfaatan teknologi yang merusak keadaban bangsa, yang membahayakan persatuan dan kesatuan, yang membahayakan demokrasi, harus diatur secara terukur. Indonesia harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber termasuk kejahatan penyalahgunaan data pribadi.
Jokowi menyatakan, data adalah jenis kekayaan baru. Menurutnya, saat ini data lebih berharga daripada minyak. Karena itu, lanjutnya, kedaulatan data harus diwujudkan.
“Hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan tidak boleh ada kompromi,” tegas Jokowi saat memberi pidato di depan sidang bersama DPD dan DPR RI, Jumat (16/8).
Jokowi menekankan bahwa inti dari regulasi adalah melindungi kepentingan nasional. Karena itu, pembuat regulasi harus mempertimbangkan kemudahan bagi masyarakat dalam meraih cita-cita pembangunan.
“Regulasi harus memberikan rasa aman. Dan regulasi harus memudahkan semua orang untuk berbuat baik, mendorong semua pihak untuk berinovasi menuju Indonesia Maju,” katanya. (*/Dry) indonesiainside
