Pengurus Pusat Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia (MP3I) Habib Sholeh Al Muhdarmendukung penuh langkah tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar Front Pembela Islam (FPI) untuk tunduk pada Pancasila jika ingin tetap ada di Indonesia.
Habib Sholeh mengatakan seharusnya ormas yang ada di Indonesia tidak bertujuan untuk melawan Pancasila tetapi wajib menyesuaikan aturannya dengan Indonesia dan azas Pancasila.
“Saya setuju langkah pak Jokowi. Yang tak sesuai azas Pancasila tak perlu ada di Indonesia,” ujar Habib Sholeh setelah dikonfirmasi, Kamis (1/8/2019).
Habib juga mengatakan bahwa segala hal memiliki aturan, seperti masuk ke rumah orang lain bahkan masuk surga pun punya aturan, demikian juga bernegara pasti punya aturan.
“Jadi kalau mau ada di Indonesia tentu ada aturannya. Yakni harus tunduk pada Pancasila sebagai dasar negara. Kalau tidak mau ikut aturan Pancasila, ya bubarkan saja,” katanya.
Habib Sholeh mengaku heran dengan orang yang mengaku ulama dan habib, namun menolak Pancasila yang sudah disepakati para ulama dan habib dalam Mukhtamar ke-27 di Situbundo pada 1984.
“Jadi kalau sekarang ada yang ngaku ulama dan menolak Pancasila, itu bukan ulama beneran. Para ulama sudah sepakat pada Pancasila, masak sekarang mau menolak Pancasila. Ini enggak bener,” tegas Habib Sholeh.
Habib Sholeh menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang mengaku ulama dan habib mengganggu Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Jadi saya pertegas lagi. Siapa pun, mau dia ulama, habaib, ataupun ormas seperti FPI, kalau tak sesuai dengan aturan dan membikin gaduh di negeri ini, maka mereka harus dibubarkan dan tak perlu ada di Indonesia,” tuntas Habib Sholeh.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan dengan tegas, bahwa izin FPI bisa tidak diperpanjang jika tak sesuai dengan ideologi pancasila. Perpanjangan ijin ormas FPI yang jatuh tempo pada 20 Juni 2019 ini pun kembali terancam tertunda.
Hal ini disampaikan Jokowi saat wawancaranya dengan associated press. Jokowi menjelaskan tentang kemungkinan tak memberikan izin kepada FPI dalam periode terakhirnya sebagai Presiden RI. akurat
