Jokowi Imbau BIN-Polri Terlibat Pengawasan Karantina hingga Tak Ada Praktik Ilegal: Jangan Ada Bayar-bayar!

428
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai gagal dalam mewujudkan kesetaraan bagi warga negara /Youtube Sekretariat Presiden - BPMI/BPMI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menolak memberi dispensasi atau pengecualian terkait karantina.

Dalam hal ini, Jokowi mengimbau kepada masyarakat Indonesia yang datang dari luar negeri untuk tetap menjalankan karantina selama 7-10 hari lamanya.

Kebijakan tersebut diberlakukan, lantaran dibersamai dengan melonjaknya kasus Omicron yang pada Rabu saja sudah mencapai 136 orang positif terjangkit varian baru Covid-19 itu.

Terlebih Presiden Jokowi telah menerima adanya laporan penularan lokal varian Omicron.

Untuk itu, orang nomor satu di RI tersebut menginstruksikan untuk memberantas praktik-praktik memberikan dispensasi.

Dilansir Galamedia dari Antara, Presiden Jokowi rupanya tidak ingin lagi ada dispensasi apalagi praktik ilegal seperti penyuapan yang pernah terjadi beberapa waktu lalu.

Hal tersebut dilakukan sebagai langkah cepat untuk mencegah peningkatan covid-19 varian Omicron di Indonesia.

“Saya minta betul-betul utamanya yang terkait dengan Omicron ini adalah karantina bagi orang yang datang dari luar negeri,” kata Jokowi

Kembali, Presiden Jokowi menekankan bahwa bagi warga Indonesia yang datang dari luar negeri untuk tetap menjalankan karantina sesuai prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, terkait kasus dispensasi atau suap yang pernah terjadi Jokowi meminta berbagai pihak ikut terlibat.

Menurutnya pengawasan praktik-praktik ilegal harus dilakukan oleh berbagai pihak.

Jokowi meminta seluruh jajaran, termasuk Badan Intelijen Negara atau BIN dan Polri ikut terlibat dalam pengawasan karantina.

Hal itu demi terlaksananya karantina yang sesuai rencana dan mempercepat vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Presiden Jokowi berharap dengan terlibatnya banyak pihak dalam pengawasan karantina, bisa mencegah praktek dispensasi ilegal apalagi suap.

“Jangan ada lagi dispensasi-dispensasi apalagi yang bayar-bayar itu kejadian lagi,” ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta kebijakan mitigasi persebaran Omicron juga harus ditingkatkan karena saat ini merupakan periode awal tahun di mana seluruh sektor mulai bergerak, termasuk kegiatan perkantoran dan juga pendidikan.***

Sumber Berita / Artikel Asli : Galamedia

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here