Jakarta – Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri menolak istilah kartu pra kerja Jokowi sebagai bentuk pemberian gaji kepada pengangguran. Dia pun menjelaskan panjang lebar manfaat yang bisa didapatkan dari program anyar Presiden Joko Widodo itu.
“Ya bahasa sederhananya itu untuk bantu transport nyari kerja, misalnya gitu. Makanya disebutnya insentif, jadi jangan nulis gaji,” kata Hanif di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Hanya saja, insentif yang dimaksud masih dalam pembahasan oleh kementerian dan lembaga terkait. Selain mendapatkan insentif, pemilik kartu pra kerja juga bisa mendapatkan fasilitas pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi.
“Ada insentif sesudah training diberikan, tapi jangan ditulis gaji. Ini niat baik akhirnya bisa disalahpahami masyarakat kita,” tandas pria berkacamata itu.
Hanif menegaskan, kartu pra kerja dirancang sebagai formula agar ada kepastian data tenaga kerja usia produktif yang tidak memiliki cukup skill. Dengan memiliki kartu ini, maka mereka bisa memperkaya skillnya.
“Mereka akan bisa ikut pelatihan vokasi sampai dengan sertifikasi kompetensinya dalam kurun waktu tertentu. Nah ini kemungkinannya dari diskusi, ini sekitar dua bulan pelatihannya,” bebernya.
Sejauh ini, belum ada syarat khusus warga yang bisa memiliki kartu ini. Hanif bilang, syarat terpenting adalah berkebangsaan warga negara Indonesia dan usia di atas 18 tahun.
Selain itu, dia menambahkan, terdapat dua kategori program kartu pra kerja. Pertama yakni untuk angkatan kerja baru, kedua khusus bagi korban PHK.
“Reskilling ini bagi korban PHK. Nah bagi korban PHK nanti pada saat dia pelatihan, karena dia kehilangan pekerjaan, jadi pada saat dia pelatihan dia juga dapatkan insentif kemudian setelah dalam kurun waktu tertentu misalnya maksimal 3 bulan setelah dia pelatihan dia juga dapatkan insentif ini karena korban PHK,” pungkasnya. (dru), CNBC Indonesia
