Jika Demo Diizinkan, Polisi Sebut Aksi Massa Ricuh Bisa Ganggu Martabat Bangsa

443

JAKARTA – Polda Metro Jaya pasitikan tidak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) unjuk rasa hingga saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Larangan itu mulai diberlakukan dari tanggal 15 sampai Minggu 20 Oktober 2019.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono mengatakan, alasan pihaknya melarang aksi unjuk rasa saat pelantikan guna untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan.

“Kita berharap dengat tidak diizinkannya aksi. Sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dengan lancar. Tentunya ini semua demi kebaikan dan kelancaran negara,” kata Argo, Rabu (16/10).

Dengan diberlakukannya aturan itu, mantan Kabid Humas Jatim itu berharap massa yang hendak turun ke jalan agar mengurungkan niatnya. Mengingat hal ini demi menjaga martabat negara di mata dunia.

“Kalau misalnya ada seperti yang kemarin itu (aksi ricuh) bisa menurunkan martabat Indonesia. Kita berharap jaga mertabat Indonesia bersama-sama,” ungkap Argo.

Diketahui, pelantikan presiden terpilih akan digelar di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10).

Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 31.000 personel gabungan dari TNI-Polri disiagakan dalam mengamankan jalannya acara pelantikan residen dan wakil presiden.

Pengamann juga dilakukan dengan super ketat yakni tiga ring. Ring pertama dilakukan di lokasi pelaksanaan pelantikan di dalam gedung DPR.

Lalu ring kedua di kawasan gedung DPR, juga ditempatkan personel TNi dan Polri. Kemudian ring ketiga yakni di sekitar kawasan gedung DPR. Di sana juga ada personel TNI dan Polri yang mengamankan.

(fir/pojoksatu)

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

98 − = 91