Jakarta – Dua juta orang ditargetkan pemerintah masuk ke dalam program kartu pra kerja. Program ini memberikan pelatihan, sertifikasi kompetensi, hingga insentif alias dana cuma-cuma buat si pemegang kartu.
Insentif yang diberikan, hanya akan diterima pemegang kartu selama 3 bulan kerja.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan maksimalnya kemungkinan insentif akan diberikan selama tiga bulan setelah pelatihan. Pelatihan sendiri dilakukan selama dua bulan.
“Kemungkinannya, pada diskusi paling mutakhir, pelatihan itu sekitar dua bulan. Lalu dikasih insentif dalam waktu tertentu, maksimal tiga bulan,” kata Hanif, di Gedung Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Bidang pelatihannya pun diceritakan Hanif, rencananya disesuaikan dengan prioritas nasional. Mulai dari industri manufaktur, hingga pariwisata.
“Masih dibahas, bidang pelatihannya macam-macam tapi disesuaikan dengan prioritas nasional kita. Sektornya misal manufaktur, ekonomi digital, kesehatan, pariwisata,” kata Hanif.
Rencananya, program ini bisa dimulai awal 2020. Bisa saja menurut Hanif dimulai pada Januari.
“Mulainya 2020, kalau program pemerintah kan nggak pernah Juni, pasti mulainya Januari, bisa saja kan,” sebut Hanif.
Lantas berapa insentifnya?
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan jumlah insentif tersebut masih didiskusikan lintas Kementerian/Lembaga (K/L). Insentif dijelaskan Hanif diberikan usai pelatihan.
“Kalau besarannya masih didiskusikan diantara kementerian/lembaga Kemenaker, Kemenkeu Kemenristekdikti, dan lainnya, fasilitasnya ada pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan insentif sesudah training diberikan,” kata Hanif.
Namun, bisa saja insentif itu dihitung lewat persenan yang diambil dari upah minimum provinsi. Entah 10-20%, menurut Hanif, angkanya masih dibahas.
“Ya paling gampang dihitungnya itu berapa persennya dari upah, 10%, 20%, bisa aja, belum ketemu tapi masih dibahas,” kata Hanif.
Hanif juga menyatakan syarat ikut program ini sangat mudah, bahkan katanya enteng-enteng saja. Syaratnya hanya terbukti sebagai warga negara Indonesia, umur di atas 18 tahun, dan tidak sedang melakukan pendidikan apapun.
“Syaratnya gampang yang penting WNI, dan di atas 18 tahun yang mudah-mudah aja lah, enteng-enteng aja lah. Tidak sedang lakukan pendidikan formal,” kata Hanif. detik
