Jaksa Pinangki Juga Belum Dieksekusi, Mardani Ali Sera: Sistem Penegakan Bisa Rusak, Wibawa Aparat Akan Luntur

418
Politisi PKS Mardani Ali Sera mengomentari penunjukkan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM Darurat. /Instagram Mardani Ali Sera./

Eks Jaksa Pinangki Sirna Malasari, baru-baru ini kembali membuat heboh pub.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengungkap Pinangki ternyata masih ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Agung (Kejagung), menurut keterangan pihak MAKI, belum memproses hukuman empat tahun penjara yang dijatuhkan.

MAKI menilai Kejagung bertindak tidak adil dalam menyikapi putusan hukuman yang diterima Pinangki.

“Berdasarkan penelusuran MAKI, hingga saat ini Pinangki masih ditahan di Rutan Kejagung, dan (Pinangki) belum dilakukan eksekusi putusan empat tahun penjara dalam bentuk dipindah ke lapas wanita Pondok Bambu atau lapas wanita lainnya,” ungkap Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis, Sabtu (31 Juli 2021).

Boyamin menegaskan, MAKI menyayangkan dan mengecam tindakan Kejagung yang sampai saat ini belum mengeksekusi Pinangki.

Sikap Kejagung bukan hanya sebatas menunjukkan disparitas dalam penegakan hukum, namun juga melakukan diskriminasi terhadap narapidana wanita lain.

“Ini jelas tidak adil dan diskriminasi atas narapidana-narapidana wanita lainnya. Telah terjadi disparitas dalan penegakan hukum,” jelasnya.

Atas dasar itu, Boyamin meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pidsus Kejagung segera memproses hukuman Pinangki dan memindahkannya ke Lapas Wanita Pondok Bambu atau Lapas Wanita lainnya.

Jika hal tersebut tidak segera dilakukan, Boyamin memastikan MAKI akan melaporkannya ke sejumlah pihak agar Pinangki segera menjalani hukuman.

“Jika minggu depan belum eksekusi maka akan lapor Komjak dan Jamwas Kejagung serta Komisi III DPR,” tegasnya.

Menanggapi belum diprosesnya hukuman Pinangki, Ketua DPP PKSMardani Ali Sera pun bertanya-tanya.

Menurutnya, jika kejadian seperti ini terus berulang, sistem penegakan hukum bisa rusak. Bahkan wibawa serta kepercayaan publik terhadap penegak hukum pun akan luntur.

“Ini ada apa? Jika kejadian seperti ini terus berulang, sistem penegakan hukum bisa rusak. Tidak adil dan ada disparitas dalam penegakan hukum.”

Sumber Berita / Artikel Asli : Terkini

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here