Heboh sertifikasi ulama ternyata arahan Wapres Maruf Amin, motifnya?

687
Maaruf Amin

Masduki Baidlowi, juru bicara wakil presiden RI, KH Maruf Amin angkat bicara soal wacana program sertifikasi ulama atau penceramah. Menurut Masduki, pihaknya mengakui kalau ide sertifikasi itu pertama kali datang dari Ketua Umum MUI Maruf Amin.

Masduki mengatakan, sejauh ini program sertifikasi ulama sudah berjalan dan sudah banyak sekali peserta yang mengikutinya. Adapun soal latar belakang mengapa sertifikasi dicetuskan Maruf Amin, kata dia, ada sejumlah hal yang mendasari.

“KH Maruf Amin khawatir jangan sampai, orang yang jadi penceramah itu sebagaimana yang dikhawatirkan, ada penceramah yang salah dalam berceramah, sehingga bisa sesat dan menyesatkan,” kata Masduki dalam sebuah wawancara di tvOne, dikutip Rabu, 9 September 2020.

Maka itu, agar tidak sesat dan menyesatkan, maka KH Maruf Amin menginginkan adanya sertifikasi penceramah, agar para dai itu, harus orang-orang yang paham keagamaan.

“Paham dalam ilmu agamanya. Itu yang menjadi latar belakang. Dijalankan oleh MUI namun saya tegaskan bukan kewajiban,” kata dia lagi.

Diarahkan Maruf Amin

Program sertifikasi penceramah ini pun kemudian belakangan diarahkan oleh Maruf Amin ke Kementerian Agama, di bawah kepemimpinan Menag Fachrul Razi.

Secara substansi, sebenarnya kata Masduki memang benar sesuai arahan. Namun, adapun permasalahan terkait ungkapan soal hafidz quran, radikalisme, dan sebagainya, yang belakangan dipersoalkan publik, dianggap hanya permasalahan komunikasi yang salah, yang dilakukan oleh Menag.

Menteri Agama Fahrul Razi. Foto: Suara.
Menteri Agama Fahrul Razi. Foto: Suara.

“Apa yang dikemukakan Menag pernah diarahkan Wakil Presiden, dan termasuk ke wakil menteri. Subtansinya sama, cuma cara komunikasinya yang tidak sampai maksud baiknya, sehingga terjadi kesalahpahaman,” kata dia.

“Jadi ini mungkin ada problem komunikasi ya, yang substansinya tidak tersampaikan secara baik.

Ditolak Waketum MUI

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI, Muhyiddin Junaidi, menyatakan sangat menolak keras wacana program sertifikasi ulama yang diinisiasi Kementerian Agama RI.

Apalagi, program sertifikasi ulama itu ditujukan untuk mengeliminir gerakan radikal dari bumi Nusantara.

Menurut Muhyiddin, program sertifikasi ini terkesan sangat tendensius. Di mana, MUI melihat hal ini belum secara urgent dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kemenag.

“MUI tidak setuju dan menolak keras wacana Menteri Agama tentang sertifikasi para ulama, atau dai-dai, khusus yang beragama Islam, dan agama-agama lain.”

Potret masjid sebagai tempat peribadatan muslim
Potret masjid sebagai tempat peribadatan muslim Foto: The Economist

“Karena dalam perspektif Islam, bahwa menyampaikan ayat-ayat Allah, adalah keawajiban tiap individu muslim, baik laki maupun perempuan, sesuai dengan hadist nabi,” kata dia, Senin 7 September 2020.

“Saya, kami melihat, belum urgent untuk dilakuan itu. Apalagi kalau tujuannya untuk mengeliminir gerakan radikal dari ormas Islam, atau dari pendakwak muslim.”

Dia kemudian mengatakan, sebaiknya Kemenag lebih fokus pada hal yang lebih urgent untuk dilakukan ketimbang sertifikasi penceramah. Sebut saja seperti sertifikasi halal dan sejenisnya.

“Apalagi kita menemukan data dan fakta di lapangan bahwa ternyata ada pihak-pihak tertentu yang menjanjikan sertifikasi dai ini sebagai alasan untuk menolak dai-dai yang tak bersertifikasi, dalam memberikan peranan kepada publik,” katanya lagi.

Dengan adanya sertifikasi ulama ini, tentu saja seolah pemerintah menggambarkan bahwa kondisi Indonesia sudah sedemikian parah, soal radikalisme dan sejenisnya yang datang dari sektor agama.

Sumber Berita / Artikel Asli : Hops

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...