Hakim Pangkas Hukuman Djoko Tjandra, Peran KPK Disorot

426
Djoko Tjandra

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mennyoroti peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sorotan yang dilakukan Mardani Ali Sera tersebut berkaitan dengan pemangkasan hukuman terhadap koruptor.

Pemangkasan tererbut berkaitan dengan kasus yang menimpa Djoko Tjandra oleh lima hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Sebelumnya, Djoko Tjandra divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta juta subsider 6 bulan penjara di tingkat pertama pada April 2021.

Namun, selang tiga bulan pascavonis di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) hukuman tersebut kemudian dipotong menjadi 3 tahun 6 bulan penjara.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter milik Mardani Ali Sera, ia mengaku prihatin dengan kondisi hukum di Indonesia.

Keprihatinan kita bersama, fenomena ini menimbulkan anggapan matinya gerakan antikorupsi,” kata Mardani Ali Sera.

Mardani juga menyoroti peran KPK yang semakin kendur dalam fungsinya untuk menjalankan pemberantasan korupsi.

Selain @KPK_RI yang sedang mengendur, aspek implementasi semangat antikorupsi dalam hal hukuman jg kian mundur,” ujar Mardani.

Beberapa waktu lalu, KPK juga disporot terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang membuat 75 orang dilepas dari jabatannya.

Pelaksanaan TWK tersebut juga disorot oleh Ombudsman yang menilai ada beberapa maladministrasi yang membuat 75 pegawai KPK tersingkir, tetapi memiliki hak untuk diangkat menjadi ASN.

 

Peran KPK saat ini semakin disorot termasuk dengan kasus korupsi bansos yang menimpa Juliari Batubara yang dituntut 11 tahun penjara.

Hukuman Juliari Batubara ‘dibela’ oleh KPK dan menyatakan jika vonis tersebut sudah sesuai hukum.

Padahal, ketua KPK, Firli Bahuri memberikan pernyataan sebelumnya jika ia ingin menuntut hukuman mati bagi pelaku korupsi pada saat terjadi bencana.***

Sumber Berita / Artikel Asli : Pikiran Rakyat

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here