JAKARTA – Usai menolak dan mengusir Gubernur Papua Lukas Enembe, pegnghuni asrama mahasiswa Papua di Surabaya memasang dua spanduk besar pada pagar dan pintu gerbang.
Dua spanduk tersebut masing-maisng bertuliskan ‘Lepas Garuda’ dan Referendum is Solution’.
Terkait dua spanduk tersebut, Lukas Enembe enggan berkomentar. Menurutnya, referendum atau tidak merupakan urusan negara.
Dirinya pun menyatakan tak akan ikut campur dalam urusan tesebut.
“Negara yang memutuskan seperti itu. Referendum bukan saya, itu urusan negara,” kata Lukas dikutip PojokSatu.id dari CNNIndonesia, Selasa (27/8/2019) malam.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia dan tetap akan berbegang teguh pada NKRI.
“Papua tetap bagian Indonesia,” tegas Lukas.
Lukas mengakui, referendum selama ini memang kerap disuarakan masyarakat di papua.
Ia juga telah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo terkait hal tersebut.
“Itu kan yang selama ini kami terima. Kita sedang upaya. Saya sudah lapor ke Pak Jokowi,” jelasnya.
“Jokowi adalah kepala negara itu (referendum) adalah (urusan) kepala negara,” lanjut Lukas.
Sebelumnya, penghuni asrama mahasiswa Papua di Surabaya menolak kedatangan Lukas Enembe Selasa (27/8/2019) petang.
Bahkan, Lukas Enembe yang datang bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pun diusir oleh penghuni asrama tersebut.
Kedatangan tersebut sejatinya untuk berdialog dengan para penghuni asrama. Namun, para penghuni malah mengusir keduanya.
“Baca ini! Baca ini baca! Bisa baca atau tidak!” teriak puluhan mahasiswa dari dalam asrama.
Para mahasiswa itu pun melantangkan syarat kalau Luka Enembe mau masuk ke dalam.
“Lepas Garuda dulu kalau ke sini. Lepas Garuda!” teriak mereka.
Mendapati penolakan dan pengusiran, Lukas Enembe tak berkata sedikitpun dan langsung meninggalkan lokasi.
Sementara, Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan mengatakan, penolakan mahasiswa Papua itu disebabkan adanya kesalahpahaman.
“Seharusnya yang datang adalah Gubernur sendiri,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, terangnya, jumlah rombongan yang datang bersama Gubernur Papua terlalu banyak.
“Ada rombangan terlalu banyak, sehingga nantinya akan dijadwalkan ulang,” jelasnya.
