Habib Bahar Nyatakan Siap Berjuang di Bawah Komando Habib Rizieq, Refly Harun: Kita Akan Tunggu Kiprahnya

414
Habib Bahar

Habib Bahar bin Smith belum lama ini resmi dibebaskan dari penjara.

Usai bebas dari tahanan, Habib Bahar bin Smith menyatakan kesiapannya untuk berjuang di bawah komando Habib Rizieq Syihab.

Habib Bahar pun akan berdakwah kembali usai resmi bebas dari tahanan serta ikut berjuang bersama HRS.

Pernyataan ini disampaikan oleh kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ichwan Tuankota, dalam keterangannya.

Ia menuturkan, setelah bebas dari LP Kelas IIA Gunung Sindur, Habib Smith akan menghabiskan waktu selama sepekan bersama keluarga.

Habib Bahar yang ditahan pertama kali sejak 18 Desember 2018 lalu ingin menghabiskan waktu dengan keluarga yang ia rindukan.

Setelah itu, sang pemuka agama baru akan kembali berdakwah serta mengajar kembali di pondok.

Pernyataan Habib Bahar yang siap berjuang di bawah komando Habib Rizieq ini menarik perhatian pakar hukum tata negara, Refly Harun.

Refly Harun pun ikut menunggu kiprah Habib Bahar usai keluar dari penjara.

Ia menilai sang ulama sebagai sosok yang berani dan tak jarang menyampaikan pidatonya secara frontal.

“Kita akan tunggu kiprah Habib Bahar, bagaimana kiprah selanjutnya, yang kadang-kadang kalau kita dengarkan pidatonya ngeri-ngeri sedap dia. Kadang-kadang tanpa rem juga menyebut orang-orang tertentu,” ujarnya, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Refly Harun.

Oleh karena itu, Refly berharap agar sang habib tak kembali terjebak sehingga tak harus berurusan dengan hukum lagi.

“Mudah-mudahan Habib Bahar tidak ‘terjebak’ lagi di dalam jebakan untuk mengkandangkan dia, karena kita tahu di negeri ini ketika Anda tidak ada kesalahan lain, maka bisa jadi ucapan Anda menjadi sebuah kesalaha,” tuturnya.

Ia pun mewanti-wanti agar pria bernama lengkap Bahar bin Smith itu tetap berhati-hati ketika kembali berdakwah.

Terlebih, katanya melanjutkan, ada undang-undang yang mengatur tentang pencemaran nama baik, penghinaan, pasal tentang berita bohong, ujaran kebencian dan lain sebagainya.

“Di negara ini, ngomong menjadi perkara yang sulit, walaupun yang kita omongi adalah pejabat-pejabat publik,” katanya.

Padahal seharusnya, lanjut Refly, di negara demokratis seperti Indonesia, mengkritik bahkan mengucap kata umpatan kasar kepada pejabat publik seharusnya tak menjadi urusan pidana.***

Sumber Berita / Artikel Asli : Pikiran Rakyat

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

31 − = 24