Guntur Romli: Penyusupan Teroris Itu Fakta, kok Sekjen MUI Ini Gak Terima?

175
Guntur Romli

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Mohammad Guntur Romli menanggapi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menilai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah membuat gaduh terkait pernyataan adanya teroris yang menyusup ke lembaga publik dan ormas.

Guntur Romli merasa heran mengapa Sekjen MUI tidak terima dengan pernyataan BNPT tersebut, padahal penyusupan teroris adalah sebuah fakta.

Ia mencontohkan bahwa MUI Pusat dan MUI Bengkulu jelas-jelas disusupi oleh teroris.

 

“Penyusupan teroris itu fakta, kok Sekjen MUI ini gak terima?” kata Guntur Romli melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu, 20 Februari 2022.

“Jelas-jelas MUI Pusat dan MUI Bengkulu disusupi teroris,” sambungnya.

 

Dilansir dari berita Detik News yang dibagikan Guntur Romli, Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan menilai BNPT kembali membuat gaduh dengan pernyataaan soal adanya sejumlah teroris yang menyusup ke lembaga publik dan ormas.

“Setelah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyampaikan permintaan maaf secara resmi tanggal 3 Februari 2022 di MUI. Kali ini kembali membuat pernyataan yang membuat gaduh dan menyesalkan di antaranya Irfan Idris mengatakan BNPT tidak bermaksud menuding sejumlah lembaga yang anggotanya ditangkap Densus 88/Antiteror sebagai organisasi teroris. Menurutnya, teroris menyusup dan tidak langsung melancarkan aksi teror, melainkan berupaya menguasai lembaga tersebut. Hal ini juga terjadi di perguruan tinggi,” kata katanya pada Minggu.

Amirsyah utamanya menyoroti pernyataan pihak BNPT bahwa teroris tidak langsung melakukan aksi di pendidikan tinggi, tapi melakukan proses-proses awal, misalnya pembaiatan dan pengajian.

 

Narasi ini, menurutnya, harus diinvestigasi bersama-sama sehingga ada fakta dan data seperti apa proses pembaiatan, pengajian yang disebutkan BNPT itu agar tidak meresahkan masyarakat.

Amirsyah menilai bahwa keberhasilan penanggulangan terorisme bukan pada penangkapan, melainkan pada pencegahan.

Ia mengurai bahwa hal ini berdasarkan UU No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

“Berdasarkan Pasal 43 A (1) Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme. (2) Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip pelindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. kesiapsiagaan nasional; b. kontra-radikalisasi; dan c. deradikalisasi. Jadi ada logika hukum yang tidak masuk akal bagi pejabat BNPT,” kata Amirsyah.

“Atas dasar itu, keberhasilan penanggulangan tindak pidana terorisme bukan pada penangkapan tapi pada pencegahan sehingga mengedepankan fungsi negara melindungi warga negara dari terorisme melalui deradikalisasi dan kontra-radikalisasi,” sambungnya.

Adapun sebelumnya Irfan Idris, angkat bicara soal teroris jaringan Jamaah Islamiyah (JI) menyusup ke partai dan lembaga publik.

Menurutnya, teroris JI menyusup pada individunya, bukan lembaga atau partainya.

“Bukan lembaganya, BNPT sekali lagi tidak bermaksud menuding lembaga, partai, organisasi keumatan sebagai organisasi teroris,” kata Irfan pada Jumat, 18 Februari 2022.

“Oleh karena itu, lembaga yang dimasuki itu harus lebih waspada lagi, tentu berdasarkan visi-misi pembentukannya. Agar jangan masyarakat meyakini bahwa kalau partai ini ada terorisnya,” tambahnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : terkini

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 + 1 =