Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengusulkan ibu kota dipindahkan ke Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta.
Menurut dia, Jokowi dapat mengambil alih pulau reklamasi yang sampai saat ini masih berpolemik.
“Harusnya ibu kota itu, saya tantang waktu itu justru pindahnya ke pesisir, makanya saya hitung-hitung itu kan reklamasi itu tidak selesai-selesai, ambil alih saja sama Pak Jokowi,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/7/2019).
Fahri mengkritik pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan.
Sebab, menurut dia, Indonesia dikenal sebagai negara maritim sehingga akan lebih baik ibu kota dipindah ke wilayah kepulauan dengan mengembangkan konsep maritim.
“Katanya kita negara maritim, tetapi kok bikin ibu kotanya di tengah benua Kalimantan kan pulau besar. Itu kan gede banget di situ, dan kalau itu kita tarunya di darat perspektif kita tentang negara Maritim itu jadi keliru. Harusnya (ibu kota) itu di buat di kepulauan,” ujar dia.
Selanjutnya, Fahri mengatakan, pulau Reklamasi di Teluk Jakarta cukup luas untuk menjadi ibu kota.
Menurut dia, luas pulau reklamasi hampir seluas Ibu kota Amerika serikat, Washington DC.
“Ya sudah pindahin ibu kota itu ke pulau reklamasi. Saya sudah hitung luas pulau reklamasi itu dengan Washington DC itu persis sama,” kata Fahri.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan telah menyetujui perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan.
Hal itu disampaikan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Bambang Brodjonegoro di acara Penyusunan Langkah Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Jawa-Bali 2020-2024 di Hotel Shangri-La,Surabaya, Senin, (29/7/2019).
Namun, pihaknya enggan menyebut provinsi mana di Pulau Kalimantan uang bakal dipilih presiden sebagai ibu kota baru.
“Pulaunya Kalimantan, provinsinya, nanti (menyusul),” ujar Bambang.
Ada dua lokasi yang menjadi kandidat kuat ibukota baru, yaitu di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.
Mengenai wacana ini, Fahri juga meminta pemerintah untuk menyiapkan landasan hukum pemindahan ibu kota.
