Erick Thohir Sebut ‘Harga’ Jadi Dirut BUMN Capai Rp25 Miliar, Said Didu Tantang Buka Data

440
Said Didu

 Pengamat kebijakan publik Said Didu, menyoroti pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang sempat mengaku bahwa ada ‘jual-beli’ jabatan dalam perusahaan BUMN.

Erick Thohir belum lama ini sempat mengakui bahwa ada praktik jual-beli jabatan Dewan Direksi dan Komisaris di perusahaan BUMN.

Ia bahkan menyebut bahwa harga jabatan untuk menjadi DIrektur Utama (Dirut) BUMN dipatok seharga Rp25 miliar.

Praktik jual-beli jabatan BUMN ini terjadi sebelum Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN. Meski begitu, Erick Thohir tidak menyebut secara pasti  nama perusahaan dan identitas petinggi BUMN yang sempat bertransaksi jual-beli jabatan.

Menanggapi pernyataan tersebut, Said Didu menduga bahwa saat ini Erick Thohir memiliki data lengkap terkait nama-nama petinggi BUMN yang memperoleh jabatan dari hasil jual-beli.

“Pak Menteri @erickthohir yth, terima kasih sudah membuka bahwa untuk jadi Dirut BUMN di masa lalu harus bayar Rp25 m, artinya Bpk sudah punya data lengkap,” tulis Said Didu melalui cuitannya di Twitter pada 28 November 2021.

Said Didu juga meminta Erick Thohir untuk membuka data-data terkait nama perusahaan hingga nama petinggi yang mendapat jabatan di perusahaan BUMN karena hasil jual-beli.

Karena menurutnya, jika Erick Thohir tidak mengungkap datanya secara jelas ke publik, pernyataan tersebut akan menjadi fitnah bagi para mantan direksi BUMN sebelum Erick Thohir.

“Agar tidak fitnah mohon data bapak segera dilaporkan ke @KPK_RI,” ujar Said Didu.

“Karena pernyataan Bpk Bahwa dulu untuk jadi Dirut harus bayar Rp25 m, ini menyangkut nama-nama orang besar minimal 13 Menteri dan 1 orang Menteri yang dulu terkait dengan pernyataan Bpk tsb,” sambungnya.

Oleh sebab itu, Said Didu meminta agar Erick Thohir segera membuat data demi menjaga nama baiknya serta sejumlah nama pejabat terkait.

Jika tidak segera membuka dan melaporkan data-data tersebut ke KPK, Erick Thohir bisa dituduh menyebarkan hoax atau berita bohong.

“Jika tidak melaporkan maka Bpk bisa dituduh menyebarkan hoax,” kata Said Didu.

“Bagaimana, kapan, dan siapa kira-kira yang melakukan hal tersebut perlu dibuka secara tuntas, jika tidak dibuka secara tuntas, ini jadi sumber fitnah bagi 9 menBUMN dan ratusan mantan Direksi sebelumnya,” sambungnya.***

Sumber Berita / Artikel Asli : Pikiran Rakyat

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + 5 =