Eks Koruptor Raden Brotoseno Kembali Aktif di Kepolisian, Komitmen Antikorupsi Kapolri Dipertanyakan

259
Raden Brotoseno

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik lembaga polri yang kembali mempekerjakan eks narapidana korupsi Raden Brotoseno sebagai anggota aktif polri. ICW mempertanyakan komitmen antikorupsi yang disuarakan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit.

Raden Brotoseno, eks narapidana korupsi, tidak dipecat dari keanggotaannya sebagai anggota aktif kepolisian. Menurut Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol. Wahyu Widada, sidang etik terhadap Raden Brotoseno telah dilaksanakan dengan hasil sidang etik memutuskan yang bersangkutan tidak dipecat.

“Itu (pecat) tergantung sidang kode etiknya, tergantung sidang yang ada di sana, kalau sidang kode etiknya mengatakan dipecat ya dipecat, kalau mengatakan tidak dipecat ya tidak dipecat. Tidak otomatis (bersalah) dipecat,” kata Wahyu.

Raden Brotoseno masih aktif sebagai anggota Polri dan menduduki posisi sebagai Penyidik Madya Dittipidsiber Bareskrim Polri, ICW lantas mempertanyakan hal tersebut. Pada awal Januari lalu, ICW mengirimkan surat permintaan klarifikasi ke polri. Namun, permintaan klarifikasi itu tak kunjung berbalas.

ICW menjelaskan, berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia (PP 1/2003) tertulis bahwa Anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain itu juga, pemberhentian anggota polisi disetujui apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian.

Menurut ICW, dalam kasus Raden Brotoseno, putusan lima tahun penjara yang dijatuhkan terhadap Brotoseno telah memenuhi satu syarat tadi. Sementara itu, sidang kode etik sepatutnya langsung memberhentikan Brotoseno karena telah melakukan kejahatan dalam jabatan dan telah dibuktikan saat proses persidangan.

ICW mempertanyakan komitmen antikorupsi yang disuarakan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit. Menurut ICW, dalam pernyataan Kapolri saat melantik 44 eks pegawai KPK, berkomitmen dalam memberantas kasus korupsi di tubuh polri. ICW menilai hal tersebut hanya sekadar janji yang implementasinya urung dilaksanakan.

Lebih lanjut, ICW mengatakan institusi polri tidak fair dalam melakukan pemberhentian tidak dengan hormat para anggotanya. ICW menangkap adanya kesan diskriminatif di sini.

“Putusan sidang kode etik atas nama Terperiksa Bripka Irfan, Anggota Subdit II Dalmas Satuan Samapta Polresta Bandar Lampung, akhir Oktober 2021 lalu. Kala itu, Bripka Irfan langsung diberhentikan tidak dengan hormat lantaran mencuri mobil milik masyarakat melalui sidang kode etik oleh Bidang Profesi dan Keamanan Polda Lampung,” ujar pernyataan ICW.***

Sumber Berita / Artikel Asli : pikiran rakyat

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here