Dikritik Legislator PDIP, Adakah Aturan Bersikap Prajurit TNI ke Presiden?

224

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Effendi Simbolon menyoroti laporan prajurit TNI ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kondisi lapangan.

Effendi meminta prajurit TNI melaporkan kondisi lapangan yang dinilai tak mencukupi.

Effendi menyebut, seharusnya prajurit melaporkan fakta di lapangan secara jujur ke Jokowi. Kalau memang tidak siap, nyatakan tidak siap.

Salahkah prajurit melaporkan demikian ke Jokowi? Begini pandangan pengamat militer Khairul Fahmi.

“Saya kira itu bukan sekadar gimik. Militer memang begitu ya, mereka ditempa, digembleng dengan doktrin integritas, dedikasi, loyalitas dan jiwa korsa,” kata Khairul, kepada wartawan, Selasa (5/10/2021).

Khairul mengatakan prajurit sudah dibiasakan untuk bersikap dan bertindak sesuai pedoman di lingkungan TNI. Hal itu menurutnya terbawa dan mempengaruhi praktik keseharian prajurit.

“Sederhananya, ya begitulah kultur militer, sebuah organisasi yang dibangun di atas keteraturan, keseragaman, dengan rentang kendali dan hierarki yang ketat,” ujarnya.

Khairul mengatakan jawaban prajurit di acara seremonial tidak lantas menjadi acuan dalam sebuah kebijakan. Dia menilai itu hanyalah sebuah protap. Dia mengatakan justru pemimpin yang harus peka terhadap kondisi prajurit di bawahnya.

“Justru konyol kalau seorang prajurit dikritik karena melakukan hal-hal seperti itu. Mau di negara paling demokratis sekali pun, tentaranya, ya tetap saja seperti itu. Lebih konyol lagi kalau jawaban prajurit dalam kegiatan seremonial seperti itu dipercaya begitu saja dan menjadikan jawaban macam itu sebagai acuan kebijakan,” ujarnya.

“Kenapa begitu? Tata sikap dan perilaku bukan hanya berlaku bagi prajurit atau bawahan, melainkan juga bagi pimpinan atau atasan. Dalam konteks yang dianggap sebagai gimik itu, ya pemimpin memang dituntut harus peka dan tanggap atas kondisi prajuritnya. Ada mekanisme reward and punishment, lazim digunakan untuk mengapresiasi,” lanjut Khairul.

Namun, menurutnya, bukan berarti setiap prajurit tidak boleh mengeluh. Khairul mengatakan ada mekanisme tersendiri untuk memberi saran dan masukan dalam militer.

“Apakah itu berarti tentara nggak boleh mengeluh? Nggak boleh menolak perintah atau memberi laporan saran, masukan? Tentu boleh. Tapi ada mekanisme dan ketentuannya juga. Dalam pelaksanaan baris berbaris misalnya, jika perintah salah, maka anggota tidak akan melakukan pergerakan hingga pimpinan memberikan perintah yang benar atau mengoreksi perintahnya,” ucapnya.

Khairul lantas menyamakan hal itu dengan hajatan partai politik. Menurutnya, setiap kader pasti akan selalu berucap yang baik-baik ketika ditanya pimpinan partainya.

“Itu kan sama seperti di hajatan partai politik, setidaknya di Indonesia. Ketika kader ditanya oleh elite partainya, pasti jawabnya ‘siap menang!’. Padahal partai politik kan instrumen demokrasi. Faktanya dalam event seremonial, ya nggak kalah gimik dengan para prajurit tadi. Masak Pak Efendi nggak paham kenapa hal-hal macam itu dirasa perlu,” tuturnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : Detik

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here