Demokrat urai dosa Pemerintahan Jokowi: Wajar tak lagi dihormati rakyat

126
Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Herzaky Mahendra. Foto: Dok Demokrat

Partai Demokrat menganggap Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini sudah tak lagi dihormati rakyat. Bagaimana tidak, banyak sekali rakyat yang protes atas ketidaktegasan dan ketidakbecusan Pemerintahan Jokowi dalam memerintah ketika pandemi melanda.

Yang paling disoroti adalah banyaknya inkonsistensi kebijakan yang dikeluarkan. Berat di rakyat, namun ringan di pejabat dan warga asing. Alhasil, rakyat menurut Demokrat kemudian menjadi acuh dan tak lagi menghormati pemerintahan Jokowi.

Sebagai bukti, banyak masyarakat yang tetap acuh ketika Pemerintah berkoar-koar meneriakkan PPKM. Mereka cuek dengan aktivitasnya.

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, mengatakan, semua sebenarnya dimulai dari pemerintah sendiri.

“Bagaimana Pemerintahan Jokowi tak lagi dihormati rakyat, karena banyak sekali inkonsistensi. Salah satunya di awal sudah diingatkan oleh banyak pengamat, tetapi Pemerintah mendadak kirim bantuan oksigen ke India pada Mei, dan bantuan lainnya,” kata dia di Tagar TV, dikutip Kamis, 22 Juli 2021.

Presiden Jokowi saat memberikan arahan terkait evaluasi PPKM darurat. Foto: setkab.go.id
Presiden Jokowi saat memberikan arahan terkait evaluasi PPKM darurat. Foto: setkab.go.id

Hal selanjutnya, di saat rakyat dilarang mudik, Pemerintahan Jokowi malah membolehkan tenaga kerja asing masuk. Termasuk sebelumnya, membiarkan pesawat India masuk.

“Padahal seperti kita tahu, Delta itu bersumber dari India. Lalu, pekerja non esensial dari luar negeri bebas masuk. Bagaimana kemudian rakyat bisa menghormati Pemerintahan Jokowi kalau dia yang buat aturan tapi inkonsistensi dengan aturan tersebut,” katanya.

Demokrat anggap menteri runtuhkan Pemerintahan Jokowi

Di sisi lain, Demokrat juga menilai banyak menteri di Kabinet Jokowi yang mbalelo dan merusak citra Pemerintahan. Sebut saja ada menteri yang fokus cari cuan di tengah pandemi, fokus ekonomi selamatkan rekanan, sampai bawa-bawa kepentingan politik.

Salah satunya adalah KSP Moeldoko yang hingga kini masih sibuk memikirkan ambisi politiknya di Demokrat.

Padahal, jelas-jelas dia bersama gerbong Demokrat kongres Medan resmi tak diakui oleh Menkumham. “Itulah, karena tak punya etika. Mungkin satu sisi Jokowi serius memikirkan negara dengan statemen-statemennya soal PPKM. Tetapi kita lihat timnya di kabinet.”

Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, Moeldoko
Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, Moeldoko. Foto Youtube Bang MA Official

“Ada yang ambisi politik, sibuk cari cuan, ada yang kok bisa keluar negeri, entah izin sama siapa ya. Betapa koordinasi di dalam sangat kontradiktif sekali, antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya,” katanya.

Demokrat meminta agar sebagai teladan Pemerintahan Jokowi harus memberi contoh yang baik bagi rakyatnya. Sebab kalau tidak, rasa tidak dihargai oleh rakyat itu akan semakin dalam lagi.

“Kalau tidak bagaimana rakyat mau mendengarkan. Harapan kami Pemerintah kompak, fokus, jangan bawa kepentingan. Kita fokus sama-sama atasi pandemi dengan baik.”

Sumber Berita / Artikel Asli : HOPS

Comments

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here