JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pengecekan sejumlah persiapan sidang tahunan MPR RI, yang akan digelar Jumat (16/9/2019).
Dalam kesempatan itu, Jokowi ditemani Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD Oesman Sapta Oedang (OSO).
Kepada wartawan, orang nomor satu di Indonesia itu ingin memastikan kesiapan gelaran akbar tersebut.
“Ya biar anu itu lho, melihat podiumnya saja seperti apa, udah pas belum,” kata Jokowi di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (15/8/2019).
Saat ditanya apa isi dan materi pidato yang akan dibacakannya di sidang tahunan itu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut enggan membeberkannya.
Sebaliknya, ia malah meminta awak media bersabar dan mendengarkan sendiri.
“Mbok yang sabar, besok aja tanyakan ke saya,” jawabnya.
BACA: Mahasiswa Bakar Polisi di Cianjur Jadi Tersangka, Ini Identitasnya
Sayangnya, Sidang Tahunan MPR RI itu dipastikan tak akan dihadiri Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Sandiaga Uno usai mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra itu di Jalan Kertanegara, Jakarta.
Sebaliknya, Sandi menyatakan bahwa dirinya yang akan menghadiri gelaran akbar itu.
“Iya, saya (yang) akan hadir,” katanya
Mantan Wagub DKI Jakarta ini menyatakan, kedatangannya itu tidak lain untuk menggantikan Prabowo yang disebutnya berhalangan hadir.
“Saya besok akan hadir di pidato kenegaraan, pembacaan nota keuangan dan berkoordinasi dengan beliau (Prabowo),” jelasnya.
“Karena Pak Prabowo sudah terjadwalkan acara yang lain, jadi beliau tidak akan hadir,” tutup Sandi.
Untuk diketahui, dari informasi yang didapat, Sidang Tahunan MPR RI itu akan dihadiri sederet pejabat.
Di antaranya seperti para Presiden dan Wapres periode-periode sebelumnya.
Namun, hingga berita ini diturunkan, BJ Habibie, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta Boediono belum mengonfirmasi kehadirannya.
BACA: Foto-foto Mahasiswa Bakar Polisi di Cianjur
Selain Sandiaga Uno, Wapres Terpilih KH Ma’ruf Amin sudah memastikan hadir. Demikian halnya Megawati Soekarnoputri.
Tak hanya itu, undangan juga dilayangkan kepada semua ketua-ketua umum partai politik.
