Darmawan Prasodjo Jadi Direktur PLN, Hendri Satrio: Masih Kader PDI Perjuangan atau Tidak?

611

Darmawan Prasodjo telah ditetapkan sebagai Direktur Utama (Dirut) PLN menggantikan Zulkifli Zaini.

Penetapan Darmawan Prasodjo diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero) dan disampaikan secara resmi oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Senin 6 Desember 2021.

Pakar komunikasi politik, Hendri Satrio menanggapi penunjukan Darmawan Prasodjo. Dia mempertanyakan, apakah Dirut PLN masih kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan atau tidak.

“Jadi, Mas Darmo Dirut PLN ini masih kader PDI Perjuangan atau tidak? Kan pernah nyaleg tu, tapi kalah,” ujar Hendri Satrio sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @satriohendri.

“Bila masih kader, nampaknya Kementerian BUMN melanggar aturan yang mereka buat sendiri,” sambung Hendri Satrio.

Dalam cuitan selanjutnya, Hendri Satrio menjelaskan aturan yang dinilainya dilanggar oleh Kementerian BUMN.

Aturan yang dimaksud, yaitu ‘butir kelima’ SK BUMN dan Peraturan Menteri BUMN per-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021. Dalam aturan disebutkan, persyaratan formal seorang Direktur BUMN adalah bukan pengurus partai politik dan atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dilansir SeputarTangsel.Com dari Antara, Senin 6 Desember 2021, sosok Darmawan Prasodjo bukan orang baru di PLN. Sebelumnya, dia adalah Wakil Direktur Utama saat Zulkifli masih menjadi Dirut.

Darmawan terakhir kali mendapat gelar doktor bidang ekonomi terapan dan sumber daya alam di Texas A&M University kolaborasi dengan Duke University, tahun 2011.

 

Setelah menghabiskan lebih dari 15 tahun di Amerika Serikat dengan berkarir sebagai konsultan-peneliti di tempat dia meraih gelar doktor, tahun 2012 Darmawan kembali ke Indonesia.

Darmawan Prasodjo merupakan politisi kader PDI Perjuangan. Dia pernah menjadi tim ahli pasangan Jokowi – Jusuf Kalla saat debat Capres – Cawapres pada Pemilihan Umum 2014.

Setahun kemudian, dia dipercaya sebagai Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Program Prioritas Nasional. ***

Sumber Berita  / Artikel Asli : Pikiran Rakyat

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

42 − = 32